Kasus Penjualan Kondensat, Bareskrim Diminta Berani Periksa Sri Mulyani

Githa Farahdina, Krisiandi    •    Jumat, 15 May 2015 18:08 WIB
korupsi migas
Kasus Penjualan Kondensat, Bareskrim Diminta Berani Periksa Sri Mulyani
Sri Mulyani. Foto: Rommy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi dalam proses penjualan kondensat ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Bareskrim didesak untuk berani memeriksa Sri Mulyani.

Menurut Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Sri Mulyani sebagai Menkeu menyetujui penunjukan langsung penjualan kondensat. Persetujuan itu mengacu pada Surat Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas.

Padahal, kata Uchok, Deputi Finansial tak berwenang menerbitkan surat permohonan persetujuan penunjukan langsung yang justru dijadikan rujukan oleh Menkeu. Sri Mulyani kemudian menerbitkan surat persetujuan bernomor S-85/MK.02/2009 tertanggal 12 Februari.


Uchok Sky Khadafi. Foto: Yudhi Mahatma/Antara

Surat persetujuan juga ditujukan kepada Direktur Utama PT TPPI. "Polisi harus berani memeriksa Sri Mulyani, jangan takut. Karena yang ini harus didalami. Tak mungkin TPPI ditunjuk langsung tanpa persetujuan Menkeu," ujar Uchok saat dihubungi, Jumat (15/5/2015).

Terbitnya surat yang ditandatangani Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran juga berpotensi melanggar prosedur SK Kepala BP Migas Nomor KPTS-2-/BPOOOO/2003-S0 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukkan Penjual Minyak Mentah Kondensat Bagian Negara.

"Pokoknya semua yang ada keterkaitannya periksa. Menteri-menteri di era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) harus diperiksa. Misalnya Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro," ujar Uchok.

"Jangan takut. Saya kok melihat polisi takut memeriksa menteri-menteri di era SBY," lanjut dia.

Sementara Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso mengatakan pihaknya berani memeriksa siapapun yang keterangannya dibutuhkan. "Nanti kita periksa. Kita berani (memeriksa semua). Nanti kita periksa. Kita berani (memeriksa) semua. Siapa yang berkaitan dengan itu kita periksa," kata Kabareskrim Komjen Budi Waseso di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2015).


Komjen Budi Waseso. Foto: Atet Dwi Pramadia/MI

Untuk saat ini, Bareskrim terus memeriksa sejumlah saksi. Penyidik juga sudah menggeledah Kantor SKK Migas dan kantor PT TPPI sebagai rekanan penjualan kondensat.

Sementara untuk kerugian negara, Budi belum bisa memastikan besarannya. Selain melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan, petugas juga meminta bantuan lembaga terkait lainnya.

"Kita koordinasi kita gelar dan laporkan auditnya oleh PPATK," tambah mantan Kapolda Gorontalo itu.

Kasus ini bermula di 2009 saat SKK Migas melakukan penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI. Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Penyidik menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003.

Kasus yang diklaim Bareskrim sebagai 'mega korupsi' ini mencapai Rp2 triliun atau USD156 juta. Direktur Tipid Eksus Brigjen Victor Edy Simanjuntak mengaku sudah mengantongi nama calon tersangka dalam kasus yang sudah berproses penyidikan ini.


(KRI)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

13 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA