Ketua MPR: Belum Waktunya ada Reshuffle Kabinet

Dimas Prasetyaning    •    Jumat, 15 May 2015 18:24 WIB
mpr ads
Ketua MPR: Belum Waktunya ada Reshuffle Kabinet
foto: Antara

Metrotvnews.com, Malang: Evaluasi terhadap kinerja dan capaian pemerintah Jokowi-JK dalam enam bulan pertama memang perlu dilakukan. Namun masih terlalu dini diikuti reshuffle keanggotaan Kabinet Kerja.

"Waktu enam bulan belum cukup untuk menilai pemerintahan," jelas Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Pernyataan yang disampaikan usai menjadi pembicara dalam pengkaderan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat (15/5/2015), berdasar pengamalan menjadi Menteri Kehutanan 2009-2014. "Setelah satu tahun baru kita bisa melakukan penilaian," sambung Zul.

Menanggapi penilaian masyarakat terhadap enam bulan pertama Jokowi, dianggap fenomena yang wajar dalam demokrasi. Malah sangat baik sebab menunjukan masyarakat semakin melek politik dan sangat peduli terhadap kerja-kerja pemerintah.

Berdasar pengalamannya sebagai menteri pula, menurut Zul ada lima indikator yang harus diperhatikan dalam menilai kerja kabinet. Pertama adalah dinamika politik di internal kabinet dan partai politik pendukungnya.

"Apakah internal politik di pemerintah kuat? Apakah dukungan parpol pemerintah kuat? Apakah ada pertentangan antara presiden dengan wapres dan partai pendukungnya?" papar Zul.

Indikator ke dua adalah tanggapan pemerintah atas masalah sosial akibat jatuhnya nilai tukar rupiah. Seperti lonjakan harga yang tak terkendali, kenaikan harga BBM, hingga kemiskinan bertambah. 

"Apakah ada respon dari pemerintah terhadap masalah sosial itu? Seperti di masa Pak SBY ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin)," jelas Zulkifli.

Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi nasional saat ini dibanding era sebelumnya pada periode yang sama. Tentu saja dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor eksternal yang pengaruhnya cukup besar terhadap kondisi dalam negeri.

Tidak kalah penting faktor hubungan antara kepresidenan dengan lembaga-lembaga tinggi negara seperti KPK, KY, MK, MA dan DPR. "Hubunganya harmonis atau sebaliknya nih?" imbuh Zulkifli.

Faktor terakhir adalah pengelolaan isu-isu hubungan luar negeri dengan negara-negara tetangga. Bukan hanya ASEAN dan kawasan Asia Pacifik, tapi juga Eropa dan Afrika.

"Itu lima indikator untuk menilai apakah pemerintah berhasil atau sebaliknya," tutup politikus PAN ini. 
 


(LHE)