Diperiksa KPK Sembilan Jam, Jero Wacik Kelelahan

Yogi Bayu Aji    •    Jumat, 15 May 2015 20:34 WIB
jero wacik
Diperiksa KPK Sembilan Jam, Jero Wacik Kelelahan
Jero Wacik dengan rompi tahanan KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa selama lebih dari sembilan jam.

"Saya lelah. Pertanyaan hari ini dari pagi sampai sore semuanya mengenai DOM (Dana Operasional Menteri)," kata Jero Wacik usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2015) malam.

Jero hari ini tiba di Gedung KPK pukul 10.11 WIB. Ia tampak mengenakan kemeja putih dengan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Jero baru keluar kantor lembaga antikorupsi pada 19.30 WIB.

Jero mengaku dicecar pertanyaan secara detil oleh penyidik. Dia mengaku kepayahan harus menerangkan masalah itu dengan jelas ke penyidik KPK. "Rinciannya DOM seperti apa. Penggunaannya untuk apa," jelas Jero.

Jero resmi ditahan KPK pada 5 Mei lalu. Dia kini menghabiskan harinya di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta. Hari ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Jero setelah ditahan.

Jero ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM saat menjabat sebagai menteri periode 2011-2013 pada 3 September 2014. Ia diduga memeras untuk memperbesar DOM.

Jero dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Jero juga terlibat kasus dugaan korupsi saat menjabat menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar). Dalam kasus itu Jero ditetapkan sebagai pesakitan sejak 6 Februari lalu. Jero diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp7 miliar.

Dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Pasal itu mencantumkan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. 


(DOR)