DPR: Pemerintah Perlu Lobi Politik Muluskan RUU Pemilu Kada

- 28 Januari 2013 22:44 wib
<p>MI/Ramdani</p>

MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah disarankan tidak perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mempercepat pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) pada 2013. Sebab, pemerintah cukup menggiatkan upaya lobi politik untuk memuluskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu Kada.

"Lobi politik itu perlu sebagaimana untuk menghemat waktu pembahasan agar tidak melalui perdebatan panjang dan diulang-ulang," ujar Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar di Jakarta, Senin (28/1).

Lantas, lobi-lobi politik yang bagaimana seharusnya dilakukan? Menurut Agun, dari segi substansial, pemerintah perlu memikirkan hal-hal yang krusial, seperti bagaimana pemilu kada dilakukan dalam satu paket. "Karena hal ini berkaitan dengan UU Pemerintah Daerah. Untuk mengubahnya, tidak mungkin berjalan sendiri. Dalam rapat, kami sudah sepakati juga, nanti ada pimpinan DPR untuk mengawali rapat membahas RUU Pemilu Kada agar semuanya jelas mengikat," jelasnya.

Selain itu, kata Agun, wacana gubernur dipilih oleh DPRD merupakan suatu hal yang perlu dibahas secara serius. "Apalagi itu merombak demokrasi yang selama ini sudah dijalani. Dan juga apakah semua fraksi sependapat dengan pemerintah. Hal ini perlu diperhatikan betul oleh pemerintah lewat lobi politiknya," paparnya.

Namun, mengenai target rampungnya revisi UU tersebut, Agun berpendapat bahwa hal itu tidak berhubungan dengan kelahiran perppu yang ingin dilakukan pemerintah. Pada dasarnya, lanjut Agun, Komisi II sepakat untuk melakukan percepatan pembahasan RUU Pemilu Kada. "Ya, pemerintah khawatir dasar hukumnya lemah makanya mau membuat perppu. Padahal menurut saya tidak perlu," tandasnya.

Alasannya, menurut Agun, landasan hukumnya pada Pasal 86 Ayat (1) UU No 32/2004 sudah cukup kuat. Katanya, melalui Ayat (1) pasal tersebut secara jelas menyebutkan pemilu kada diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. "Lahir atau tidak lahir, memang harus dipercepat," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dasar hukum untuk mempercepat pemilu kada yang semula digelar pada 2014 ke 2013 belum bisa dipastikan. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan jika revisi UU Pemilu Kada yang saat ini tengah dibahas bersama Komisi II DPR RI tidak selesai April 2013, alternatifnya adalah pemberlakuan perppu. (AN/OL-04)


()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…