DPR Diminta Fokus Prioritaskan Prolegnas pada Masa Sidang Keempat

Meilikhah    •    Minggu, 17 May 2015 13:34 WIB
dpr
DPR Diminta Fokus Prioritaskan Prolegnas pada Masa Sidang Keempat
Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri.

Metrotvnews.com, Jakarta: Memasuki masa sidang keempat pada 18 Mei 2015 besok, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri, mengkritisi kinerja DPR RI selama tiga kali masa sidang. Menurutnya, banyak prioritas prolegnas pembahasan Undang-undang yang tak selesai dibahas dalam tiga kali masa sidang

"Pada masa sidang sebelumnya, belum ada produk Undang-undang yang disahkan oleh DPR selain penetapan Perppu KPK," kata Ronald, melalui rilis yang diterima Metrotvnews.com, Minggu (17/5/2015).

Bahkan beberapa RUU, kata dia, belum bisa dibawa ke rapat paripurna lantaran proses harmonisasi internal legislasi belum selesai, "Di antaranya, RUU Perumahan Rakyat, RUU Penjamin dan RUU Larangan Minuman Beralkohol," paparnya.

Seperti diketahui, DPR, DPD, dan Pemerintah telah menyepakati 37 RUU menjadi Prolegnas Prioritas 2015, yang terdiri dari 26 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 1 RUU usulan DPD. Konsekuensi dari adanya sejumlah RUU yang diprioritaskan, kata dia, adalah sudah tersedianya Naskah Akademik (NA) dan naskah RUU-nya. Mengingat syarat dari suatu RUU bisa diprioritaskan adalah adanya NA dan naskah RUU. 

"Seharusnya ketiga pihak tersebut sudah dapat menjalani proses yang lebih signifikan untuk segera memulai proses pembahasan terhadap 37 RUU tersebut," kata Ronald.
 
Menurutnya, ketika DPR periode 2014-2019 lebih banyak mengalokasikan waktu reses, maka akselerasi proses legislasi menjadi lambat karena masa sidang menjadi lebih pendek. Adanya rencana penetapan hari legislasi pun tak jadi jaminan kinerja DPR bakal lebih baik dalam pembahasan RUU, pasalnya, desain prolegnas sudah bermasalah dari awal.

"Wajah anggota DPR berganti tiap periodenya, tapi desain Prolegnasnya masih menggunakan desain yang bermasalah. Maka DPR dan Pemerintah akan mengalami berulang kali kegagalan capaian Prolegnas, sekalipun ada hari legislasi," jelasnya.


(MEL)