Ibnu: Belum Ada Tersangka Baru Kasus Surat Mandat Palsu

Achmad Zulfikar Fazli    •    Minggu, 17 May 2015 15:16 WIB
golkar
Ibnu: Belum Ada Tersangka Baru Kasus Surat Mandat Palsu
Bendera Partai Golkar. (Antara--Nyoman Budhiana)

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Golkar kubu Agung Laksono membantah ada kadernya yang kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, dalam kasus pemalsuan surat mandat pelaksanaan Munas Ancol oleh kubu Agung Laksono. Sebab, Bareskrim masih melakukan penyidikan untuk menemukan tersangka dalam kasus ini.

Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung, Ibnu Munzir, menilai penyataan adanya penetapan tersangka dalam pemalsuan surat mandat hanya ada di media. Ibnu berdalih Bareskrim belum menetapkan siapapun sebagai tersangka.

"Siapa yang bilang (sudah ada tersangka)? Kan yang bilang media, kalau Bareskrim bilang ke kita belum ada. Mereka masih penyidikan," kata Ibnu, di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (17/5/2015).

Kendati demikian, jika ternyata ada kadernya yang terbukti bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka, hal itu tak akan mempengaruhi keabsahan hasil Munas Jakarta, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, Munas tetap diikuti oleh sebagian besar peserta yang terdiri dari DPD I, DPD II dan DPP Partai Golkar.

"Kalau toh (penetapan tersangka) itu terjadi tidak akan mengganggu hasil Munas. Karena Bareskrim menanyakan berapa sih kourumnya. Kita bilang 500an jadi kalau pergi empat kan tetap kourum," pungkas dia.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus pemalsuan surat mandat pelaksanaan Munas Ancol oleh kubu Agung Laksono.

"Hari ini, Senin 6 April 2015 Dir Pidum Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka atas nama HB (Pasaman Barat) dan DY (Pandeglang) dalam kasus pemalsuan surat mandat untuk hadir di Munas Ancol," kata Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Rikwanto, Senin 6 April 2015 lalu.

Penetapan tersangka, tambah Rikwanto, ditetapkan atas laporan Zoerman Manaf dengan nomor laporan LP No 289/III/2015/Bareskrim tanggal 11 Maret 2015 tentang pemalsuan surat Pasal 263 KUHP.


(MEL)