Jurus Dewa Mabuk Menuju Pilkada

   •    Senin, 18 May 2015 08:23 WIB
pilkada serentak
Jurus Dewa Mabuk Menuju Pilkada

PILKADA ialah proses pembelajaran politik menuju demokrasi yang lebih baik. Pilkada serentak akan menciptakan siklus pemerintahan pusat dan daerah secara bersamaan setiap lima tahun.

Celakanya, tujuan mulia pilkada serentak itu masih direcoki kepentingan politik dan kekuasaan sekelompok orang di parlemen. Pangkalnya tiada lain konflik di Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar, yang menyebabkan munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh kedua partai.

Di PPP ada kepengurusan Romahurmuziy dan Djan Farid, sedangkan di Golkar ada kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Muncul persoalan kepengurusan mana yang berhak mengajukan calon untuk bertarung di pilkada.

Komisi Pemilihan Umum sebetulnya memiliki mekanisme untuk menjawab persoalan itu. KPU dalam peraturannya tegas menyebutkan pencalonan mengacu ke surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia. Bila SK menkum dan HAM menjadi objek sengketa di pengadilan, KPU akan menunggu putusan hukum tetap.

Kubu Aburizal dan Djan Farid menganggap peraturan KPU itu menguntungkan kubu Romi dan Agung. Oleh karena itu, bak pendekar dewa mabuk, kubu Aburizal dan Djan Farid di DPR memainkan rupa-rupa jurus dan manuver untuk memuluskan calon mereka di pilkada.

Dalam rapat konsultasi dengan KPU, misalnya, mereka mencoba mengintervensi KPU untuk memasukkan rekomendasi Panitia Kerja Pemerintahan DPR. Rekomendasi itu meminta KPU memutuskan yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah kepengurusan parpol yang telah mendapatkan keputusan pengadilan terakhir, bukan keputusan hukum tetap.

Namun, KPU menolak memasukkan rekomendasi itu dalam peraturan KPU. Kita layak mengapresiasi konsistensi KPU ini. Sebagai lembaga independen, KPU tak boleh membiarkan dirinya diintervensi sesuka hati.

Namun, namanya juga pendekar dewa mabuk, pasti memiliki stok jurus dan manuver. Mereka lantas bermanuver dengan memasang jurus revisi Undang-Undang Pilkada.

Kita pun bertanya, mengapa di tengah banyaknya RUU yang antre untuk dibahas menjadi undang-undang, sebagian anggota DPR seperti kelebihan energi dan bersemangat merevisi Undang-Undang Pilkada? Bila dikatakan revisi itu urgen sebagai jalan keluar dari kemelut pencalonan kepala daerah parpol yang bersengketa, bukankah KPU sudah memiliki mekanisme untuk menyelesaikannya?

Revisi Undang-Undang Pilkada sejatinya tak bakal mulus karena akan mendapat penolakan dari parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Bukan cuma parpol Koalisi Indonesia Hebat, KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan pengamat menyebut tidak ada urgensinya merevisi Undang-Undang Pilkada.

Pun, gugatan ke Mahkamah Konstitusi kelak menghadang bila revisi Undang-Undang Pilkada itu lolos. Itu artinya jalan menghasilkan Undang-Undang Pilkada hasil revisi masih panjang. Ia berkejaran dengan waktu penyelenggaraan pilkada serentak yang pada 24 Juli memasuki masa pendaftaran calon.

Belum kehabisan jurus, pimpinan DPR menggelar rapat dengan Presiden untuk membicarakan pilkada. Kita berharap Presiden tetap berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menyikapi penyelenggaraan pilkada.

Presiden harus tegas menolak bila diminta mengintervensi penyelenggaraan pilkada. Presiden mesti memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada KPU sebagai lembaga independen untuk menyelenggarakan pilkada secara demokratis sesuai undang-undang.

Kita perlu mengingatkan lagi bahwa pilkada serentak yang untuk pertama kalinya kita selenggarakan ini bertujuan mewujudkan demokrasi yang lebih baik serta menciptakan siklus pemerintahan pusat dan daerah secara bersamaan setiap lima tahun. Janganlah tujuan mulia itu belum apa-apa sudah dihambat jurus dewa mabuk demi melampiaskan syahwat kekuasaan semata.


KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

21 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA