Pemda Harus Perketat Izin Pendirian Swalayan

Antara    •    Senin, 18 May 2015 08:47 WIB
pasar
Pemda Harus Perketat Izin Pendirian Swalayan
Warga belanja kebutuhan pokok di salah satu pasar swalayan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 24 Februari 2015. Antara Foto/Aditya Pradana Putra

Metrotvnews.com, Jombang: Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah memperketat izin pendirian toko modern atau pasar swayalan. Perbaikan pasar tradisionallah yang harus jadi prioritas.

"Harus ada moratorium. Pemda harus mengevaluasi pemberian izin baru pendirian toko modern," kata Saifullah saat berkunjung ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas Jombang, Jawa Timur, Minggu 17 Mei.

Dia mengatakan, di daerah sudah banyak sekali toko swalayan. Kehadirannya bisa menghancurkan dan menutup pasar tradisional. Ia berharap, pemerintah daerah bisa lebih mengutamakan pemberdayaan para pedagang yang ada di pasar rakyat.

Pedagang di pasar rakyat harus diberikan akses untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas misalnya pendidikan, pelatihan, serta permodalan. "Intinya harus diberdayakan agar pasar rakyat bisa bersaing baik dari sisi pelayanan maupun harga," ujarnya.

Dia mengatakan tidak mungkin menutup pasar swalayan atau toko swalayan yang sudah berdiri dengan alasan persaingan. Pemerintah harus menghormati, sebab mereka sudah mengajukan izin pendirian usaha.

Namun, lanjut dia, pemerintah berhak menutup toko atau pasar swalayan yang melanggar aturan seperti menjual minuman keras. "Jika tidak ada pelanggaran, pemda tidak bisa menutup," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tambah dia, juga sudah menganggarkan program revitalisasi pasar tradisional. Anggaran itu nantinya digunakan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas di pasar agar keberadaannya lebih nyaman.

Di Jombang, jumlah toko atau pasar swalayan mencapai 157 unit. Dari jumlah itu, mayoritas belum memiliki izin yang lengkap. Beberapa di antaranya hanya memiliki IMB (izin mendirikan bangunan), namun belum memiliki surat izin usaha toko modern. Catatan Pemkab Jombang, dari 157 unit swalayan, hanya satu yang izinnya lengkap.


(TRK)