Tiga Perhatian Investor Tiongkok saat Investasi di RI

Ade Hapsari Lestarini    •    Senin, 18 May 2015 09:41 WIB
bkpm
Tiga Perhatian Investor Tiongkok saat Investasi di RI
Ilustrasi -- FOTO: MI/RAMDANI

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan investor Tiongkok menyampaikan tiga hal yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah.

Ketiga hal tersebut yakni, keluhan investor Tiongkok tentang sulitnya mengurus izin terkait investasi yaitu izin Amdal lokasi proyek yang terganjal di daerah, belum optimalnya berbagai macam fasilitas penunjang di dalam kawasan industri.

Kemudian sulit mencapai kesepakatan harga listrik industri lokal dengan PLN karena tingginya tarif, serta pentingnya konfirmasi yang cepat dari pemerintah tentang perolehan insentif pajak untuk impor mesin dan bahan baku.

"Terkait keluhan tersebut, BKPM menjelaskan tentang reformasi kebijakan perizinan yang dilakukan pemerintah melalui PTSP Pusat. Selain itu, Kepala BKPM juga menyampaikan komitmen untuk memfasilitasi investor yang mengalami hambatan investasi melalui program debottlenecking, serta mendorong perbaikan regulasi dan insentif," ujar Koordinator Marketing Officer BKPM untuk Tiongkok Harri Santoso, dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (18/5/2015).

Hal kedua yang menjadi concern investor Tiongkok adalah informasi tentang kebijakan terkini yang dapat mendukung investasi asing, peluang di sektor energi dan Kawasan Ekonomi Khusus, regulasi penggunaan tenaga kerja.

Selanjutnya concern ketiga adalah investor Tiongkok meminta BKPM untuk memfasilitasi perusahaan yang tengah mengurus perizinan kepemilikan lahan, fasilitasi investor yang membutuhkan lahan untuk membangun kawasan industri, mencarikan lokasi bagi proyek investasi, mencarikan partner lokal yang tepat, serta informasi potensi dan peluang di bidang infrastruktur terutama pembangkit listrik.

"BKPM berkomitmen untuk memfasilitasi investor mulai dari mendalami minat investasi dan keinginan mereka, memperoleh perizinan, merealisasikan investasi, hingga menangani aspirasi mereka untuk meningkatkan iklim investasi," pungkas Harri.


(AHL)

KPK Pertimbangan <i>Second Opinion</i> Soal Setnov

KPK Pertimbangan Second Opinion Soal Setnov

1 hour Ago

KPK masih mempertimbangkan keterangan dokter atau pihak IDI terkait perawatan kesehatan yang se…

BERITA LAINNYA