Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Keberatan Waryono

Meilikhah    •    Senin, 18 May 2015 11:54 WIB
korupsi di esdm
Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Keberatan Waryono
Terdakwa korupsi di Kementrian ESDM Waryono Karno di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 13 Mei 2015. Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK meminta majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Waryono Karno dan penasihat hukum.

Dalam uraian eksepsi Waryono, kuasa hukumnya menyebut dakwaan ketiga JPU KPK tidak menguraikan secara cermat, lengkap, dan jelas mengenai cara terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. JPU pada KPK yang dipimpin Fitroh Rohcahyanto membantah eksepsi Waryono.

"Bahwa kami tak sependapat dengan keberatan penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan tidak menguraikan waktu penerimaan gratifikasi," kata Fitroh, saat membacakan tanggapan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Senin (18/5/2015).

Menurut Fitroh, keberatan terdakwa tak sesuai. Sebab, JPU telah menguraikan apa yang menjadi keberatan terdakwa dalam dakwaan ketiga yang mengatakan telah jelas bahwa penerimaan uang oleh Waryono sebesar USD284,862 dan USD50 terjadi pada 28 Mei 2013 dan 12 Juni 2013.

"Demikian juga kami tak sependapat atas keberatan penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan tidak menguraikan untuk kepentingan apa pemberian tersebut atau hal mana yang dianggap berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa," terangnya.

Fitroh juga tak sependapat dengan keberatan penasihat hukum yang menyatakan uraian tentang batas waktu pelaporan gratifikasi pada KPK adalah tak ada kaitannya dengan unsur pasal yang didakwakan. Justru, kata dia batas pelaporan ke KPK akan dibutuhkan untuk menentukan pasal gratifikasi dalam dakwaan.

Atas beberapa pendapat itu, JPU mengatakan, dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil dan menyatakan surat dakwaan nomor DAK-10-/24/04/2015 telah disusun sesuai ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP dan bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara dan meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan WK.

"Menyatakan nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya dan menetapkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan," jelas Fitroh.

Waryono dalam dakwaan ketiga disebutkan pada 28 Mei 2013 bertempat di Kantor Setjen Kementerian ESDM menerima uang sebesar USD284.862 yang disimpan dalam tas dan diletakkan di ruang kerja Waryono.

Selanjutnya pada 12 Juni 2013, Waryono juga menerima dari mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini sebesar USD50.

Atas perbuatannya, Waryono didakwa melanggar Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain didakwa menerima gratifikasi, Waryono juga didakwa melakukan tindakan korupsi hingga merugikan negara Rp11,12 miliar dalam kegiatan sosialisai sektor energi dan bahan bakar minyak bersubsidi.

Selain itu, kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialisasi hemat energi serta perawatan Gedung Kantor Sekretariat Energi dan SDM yang seluruhnya berlangsung pada 2012 dan memberikan USD140 ribu kepada mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.


(TRK)