Pram PDIP: Alasan Revisi UU Pilkada Tak Logis

Surya Perkasa    •    Senin, 18 May 2015 12:18 WIB
uu pilkada
Pram PDIP: Alasan Revisi UU Pilkada Tak Logis
Pramono Anung (kiri) menyampaikan pendapatnya saat diskusi di Jakarta, Rabu 4 Januari 2015. Antara Foto/Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung menegaskan partainya menentang rencana revisi Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dia mengatakan UU Pilkada sudah sering direvisi.

"PDIP melihat UU Pilkada sudah dilakukan revisi. Kami tidak setuju dengan revisi," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015).

Menurutnya, alasan revisi UU Pilkada agar partai yang sedang bersengketa bisa ikut pilkada tidak bisa diterima. Dia menilai anggota Dewan prorevisi UU Pilkada menggunakan logika terbalik.

"Kalau ada parpol yang bersengketa selesaikan secara internal, bila memang mau ikut pilkada," tutur mantan Sekjen PDIP tersebut.

Seharusnya, partai yang bersengketa menyelesaikan masalah secara internal atau hukum bila ingin ikut pilkada. Dia mengkritik pimpinan DPR yang menggunakan nama institusi untuk meloloskan revisi UU Pilkada.

"Jangan lembaga DPR ini digunakan mentang-mentang ada dominasi unsur pimpinan dengan mengatasnamakan pimpinan, tentu ini tidak dewasa," tegas dia.

Dua partai yang saat ini sedang berpolemik adalah Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Pendukung revisi UU Pilkada adalah dewan dari partai politik Koalisi Merah Putih.

Golkar kubu Ical tengah menggugat Surat Keputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar Agung Laksono ke PTUN. Putusannya akan dibacakan siang ini.

Sementara untuk konflik PPP, Hakim PTUN memenangkan gugatan kubu Djan Faridz. Menkumham yang sudah mengesahkan PPP Romahurmuziy banding ke Mahkamah Agung.


(TRK)

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

30 minutes Ago

KPK menyatakan telah mengantongi bukti baru dari tersangka kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto.

BERITA LAINNYA