MPR: Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Harus Dituntaskan

Pelangi Karismakristi    •    Senin, 18 May 2015 13:38 WIB
mpr ads
MPR: Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Harus Dituntaskan

Metrotvnews.com, Jakarta: Sudah 17 tahun lamanya kerusuhan Mei 1998 menjadi halaman hitam dalam sejarah reformasi Indonesia. Selama itu pula kasus yang merenggut korban jiwa itu belum juga mendapat kejelasan tentang siapa yang harus bertanggungjawab.

Demikian aspirasi keluarga korban Kasus Trisaksi yang disampaikan kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan, Senin (18/5/2015). Rombongan keluarga korban ke ruang kerja Ketua MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, diantar jajaran Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Puri Andamas, kembali menyarankan pembentukan pengadilan ad-hoc untuk menuntaskan Kasus Trisakti. Perwakilan keluarga korban ini juga merekomendasikan pemberian gelar Pahlawan Reformasi kepada 4 mahasiswa Trisakti yang gugur dalam unjuk rasa menuntut reformasi dan memperingati 12 Mei sebagai Hari Pergerakan Mahasiswa.

"Kami dan keluarga korban berharap rekomendasi ini diterima Ketua MPR dan disampaikan kepada Bapak Presiden untuk ditindaklanjuti," ujar Muhammad Puri Andamas.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan rasa simpatinya kepada keluarga korban. Dia menyanggupi meneruskan surat rekomendasi tersebut kepada Presiden Jokowi. 

"Kebetulan saya akan bertemu para pemimpin lembaga-lembaga negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden RI di Istana Negara.  Pada pertemuan nanti, saya akan menyampaikan soal penyelesaian kasus-kasus HAM berat di Indonesia termasuk kasus Trisakti," janjinya. 

Menurutnya sejauh ini MPR sudah banyak mengambil inisiatif  membantu menjadi fasilitator kasus-kasus pelanggaran HAM, tak terkecuali kasus kerusuhan Mei 1998. Pimpinan MPR RI banyak berdialog dengan penggiat HAM dan sebagainya.

"Pada pembicaraan-pembicaraan tersebut intinya semua elemen setuju soal penyelesaian tuntas kasus HAM berat. Harus ada upaya serius untuk menyelesaikannya secara tuntas," tegas politikus PAN ini.

 


(LHE)