Hakim Nilai Keterangan Saksi Janggal

Metrotvnews.com, Jakarta: Majelis hakim mempertanyakan skema yang dianggap janggal dalam proyek pengadaan bus Transjakarta articulated dan singlepaket I serta II tahun 2012-2013. Hakim merasa ada keanehan dalam keterangan saksi.

Ketua Majelis Hakim Artha Theresia mempertanyakan keterangan saksi soal pengembalian honor. Sejumlah saksi, yang merupakan PNS di Pemprov DKI Jakarta, menerangkan honor yang mereka terima dikembalikan karena merasa tak pernah menjalankan fungsinya.

Namun anehnya, para saksi mengaku mengembalikan tanpa bertanya. "Ini semua saksi kok aneh, tidak ada yang menanyakan alasan pengembalian honor, dianggapnya normal saja tidak ada apa-apa," kata Artha dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2015).

Pernyataan hakim Artha terlontar akibat saksi yang mengembalikan honor tapi tak bertanya apa yang menjadi dasar permintaan pengembalian itu.

Seperti keterangan Rudi Saptari, Ketua Tim Teknis pengadaan bus Transjakarta. Ia mengaku tak tahu tugas tim teknis. Karena itu ia mengembalikan honor yang telah didapatkan begitu saja tanpa menanyakan alasannya.

"Saya tidak tahu (tugas tim teknis) Yang Mulia, dan saya kembalikan saja uang honor itu. Karena saya merasa tak pernah membuat laporan pekerjaan," ujar Rudi, menjawab pertanyaan hakim.

Rudi mengaku mengembalikan honor sekitar Rp6,650,000. Honor itu didapat karena dirinya ditunjuk sebagai ketua tim teknis dan anggota pengendali teknis. Meski baru mengetahui ada surat penunjukan dirinya sebagai tim teknis dan anggota pengendali teknis saat di-BAP penyidik, Rudi mengaku tak pernah bekerja sebagaimana ia ditunjuk.

Seperti diketahui, Udar Pristono selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI membentuk tim teknis dan pembantu teknis dalam proyek pengadaan armada Transjakarta 2013. Para PNS yang duduk di tim teknis dan tim pembantu teknis itu mendapatkan honor. Hanya, para PNS itu tak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai tim teknis dan tim pembantu teknis.

Tiap PNS mendapat honor beragam tergantung tugas dan jabatannya saat ditunjuk Udar. Karena terindikasi berasal dari kejahatan korupsi, honor-honor itu kemudian diminta dikembalikan dan disita Kejaksaan Agung sebagai bagian dari penyidikan kasus Udar. Jumlahnya mencapai Rp1,6 miliar.


(KRI)