Pengamat: Besaran Iuran Pensiun Tiap Negara Tak Bisa Disamakan

Eko Nordiansyah    •    Senin, 18 May 2015 17:27 WIB
dana pensiun
Pengamat: Besaran Iuran Pensiun Tiap Negara Tak Bisa Disamakan
Ilustrasi. Antara/Noveradika

Metrotvnews.com, Jakarta: Aktuaris Dayamandiri Dharmakonsilindo, Steven Tanner mengatakan, perbandingan mengenai besaran iuran Jaminan Pensiun (JP) yang akan diterapkan di Indonesia dengan beberapa negara lain tidaklah akurat. Sebab, program JP yang diterapkan negara tersebut bersifat iuran pasti.

"Kita juga banyak mendengar kutipan yang mengatakan, negara ini dan negara itu iurannya sudah sekian-sekian persen tingginya. Banyak perbandingan yang dilakukan tidak akurat, karena sebagian negara menganut sistem iuran pasti, seperti Singapura dan Malaysia," ujarnya di Resto Peach Garden, Jalan Garnisun Dalam Nomor 2, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2015).

Sementara itu, negara lain yang juga menganut sistem manfaat pasti, menurut Steven memang memiliki besaran iuran yang tinggi. Hal ini dikarenakan keberadaan program pensiun mereka juga sudah berlangsung sejak lama.

"Jadi sangat tidak tepat kita membandingkan, dan mulai dengan iuran yang sama tinggi dengan program yang sudah berlangsung lama dan yang sudah memberi nilai tambah (membayar manfaat pensiun berkala). Justru program yang sudah berlangsung lama ini menunjukkan bahwa iuran tidak mungkin tidak dapat dikendalikan," tutur dia.

Program OASDI (Old-Age Savings and Disability Insurance) di Amerika Serikat, pada awal penyelenggaraannya dimulai dengan iuran 2 persen saja pada 1937-1949 hingga kini 12,4 persen di 2015. Begitu pula program CPP (Canadian Pension Plan) di Kanada, yang dimulai iuran 3,6 persen pada 1996 dan kini 9,9 persen di 2015.

Dia juga menegaskan, jika beban sebenarnya dari program JP tidak berubah hanya karena iuran tinggi atau rendah, tetapi bergantung pada perubahan demografi, penetapan usia pensiun yang tepat, dan peningkatan usia harapan hidup.

Untuk itu menurut Steven, rancangan program JP justru harus self-sustainable (bertahan dengan sendirinya untuk waktu yang tidak terbatas). "Sehingga, tidak perlu terlalu paranoid akan terjadi unfunded dan tidak perlu juga berpikiran bahwa negara juga harus ikut membayar iuran," pungkasnya.


(WID)