Bambang Soesatyo: Putusan PTUN Selamatkan Sendi-Sendi Demokrasi

K. Yudha Wirakusuma    •    Selasa, 19 May 2015 07:59 WIB
golkar
Bambang Soesatyo: Putusan PTUN Selamatkan Sendi-Sendi Demokrasi
Sekretaris Fraksi Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo--Antara/Wisanggeni

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dianggap menyelamatkan sendi-sendi demokrasi. Hal ini memberikan pelajaran agar penguasa tidak boleh melakukan intervensi, apalagi memaksakan kehendaknya.

"Intervensi dan pemaksaan kehendak oknum penguasa dalam konflik internal partai politik kembali dimentahkan oleh pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dalam persidangan di PTUN Jakarta, senin (18/5/2015), menetapkan keputusan yang mengembalikan kepengurusan Golkar ke hasil Munas Riau 2009," kata politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo, dalam pesan singkatnya kepada Metrotvnews.com, Selasa (19/5/2015).

Dia mengatakan keputusan PTUN membuat hak Partai politik untuk mengurus dirinya sendiri dipulihkan. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pantas diberikan sanksi.

"Siapa pun, termasuk penguasa, tidak boleh melakukan intervensi, apalagi memaksakan kehendaknya pada partai yang menjadi sendi-sendi demokrasi. Dan Menteri Laoly dapat dianggap telah melakukan kejahatan politik yang patut dihukum berat, karena tindakannya tersebut telah menimbulkan  kerusakan yang tidak dapat dipulihkan bagi masa depan partai Golkar," urainya.

Dari keputusan tentang Partai Golkar itu, lanjutnya, PTUN Jakarta seperti sedang memberi pelajaran kepada penguasa tentang bagaimana seharusnya bersikap independen dalam menyikapi konflik di tubuh partai politik.

"Hal itu terlihat dari keputusan pengadilan membatalkan SK Menkum HAM tentang pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Hakim menilai, Menkum HAM tak berwenang menafsirkan putusan Mahkamah Partai Golkar yang dianggap multitafsir itu," paparnya.

Dalam proses penyelesaian konflik internal Partai Golkar, lanjutnya, intervensi oknum penguasa tampak telanjang. Intervensi penguasa itulah yang menjadi salah sebab sulitnya dua kubu Partai Golkar mencapai kompromi penyelesaian masalah.

"Intervensi menjadi tampak sangat nyata ketika Menkumham menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono," terangnya.

Padahal, pelaksanaan Munas Ancol yang melahirkan DPP Partai Golkar versi Agung Laksono itu tidak legitimate. Jumlah tersangka pemalsuan mandat kini sudah bertambah menjadi empat orang. Tetapi oknum penguasa terus menggunakan kacamata kuda dengan tetap memaksakan kehendaknya melalui wewenang Menkumham untuk mengakui kubu Agung Laksono.

"Namun, prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan telah ditegakan di PTUN Jakarta. Intervensi dan pemaksaan kehendak itu dimentahkan. Dengan demikian, sendi-sendi demokrasi pun sudah terselamatkan," pungkasnya.

Dalam sidang yang digelar Senin, 18 Mei kemarin, PTUN memutuskan menggugurkan keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono. Adapun Menkumham Yasonna mengesahkan kepemimpinan Agung berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar.

Menkumham Yasonna Laoly menegaskan putusan hakim tidak serta merta mengubah Mahkamah Partai Golkar yang mengakui kepengurusan Agung Laksono. "Kami pelajari dulu hasil PTUN, hakim tak berhak ubah Mahkamah Partai (MP)," jelas dia.


(YDH)