Menkumham Ajukan Banding Atas Putusan PTUN

Al Abrar    •    Selasa, 19 May 2015 12:48 WIB
golkar
Menkumham Ajukan Banding Atas Putusan PTUN
Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenkumham Ferdinand Siagian (kanan). Foto: Al Abrar/Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM menerima dan menghormati putusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK Menkumham terkait konflik Partai Golkar. Namun, Menkumham Yasonna Laoly berencana mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Menteri Hukum dan HAM menghormati dan menghargai keputusan PTUN. Namun kita akan banding," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenkumham Ferdinand Siagian di kantornya, Selasa (19/5/2015).

Ferdinand mengatakan banding itu sedang disiapkan kuasa hukum Menkumham. Menurutnya, Menkumham beserta para ahli hukum tata negara akan mempelajari putusan PTUN yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie.

"Kami sedang menyiapkan memori banding," tambahnya.

Selain itu, kata Ferdinand, di dalam diktum putusan PTUN tidak terdapat putusan yang menyatakan kepengurusan Golkar dikembalikan pada kepengurusan hasil Munas Riau.

Seperti diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kemarin menggugurkan keputusan Menkumham terkait kepengurusan Partai Golkar.

"Membatalkan keputusan Menkumham tanggal 23 Maret pengesahan Golkar. Mencabut keputusan Menkumham, 23 Maret tahun 2015, perubahan anggaran dasar, komposisi dan personalia," kata Ketua Majelis Hakim Teguh Sakti Bakti di Gedung PTUN, Jakarta, Senin 18 Mei.


(KRI)