DJP Ajak Asosiasi Usaha Jadi Panutan Kepatuhan Pajak

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 19 May 2015 13:50 WIB
pajak
DJP Ajak Asosiasi Usaha Jadi Panutan Kepatuhan Pajak
Optimalkan pajak (Foto: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kepada para asosiasi usaha untuk menjadi teladan dalam kepatuhan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan dalam membayar pajak sesuai aturan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, kepatuhan pajak merupakan perwujudan semangat Undang-Undang (UU) Perpajakan dan upaya pemerintahan baru dalam mewujudkan program Nawa Cita yang ketujuh, yaitu 'Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik'.
           
Mekar juga menyampaikan bahwa DJP siap bersinergi dengan asosiasi-asosiasi melalui pembentukan tax center yang diharapkan dapat menyebarkan informasi perpajakan yang jelas, benar, dan dapat dipercaya baik berasal dari DJP maupun dari knowledge sharing para anggota asosiasi.

"Menjaga hubungan baik dengan para pengurus asosiasi merupakan upaya DJP dalam menciptakan sinergi dengan asosiasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan," ucap Mekar, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2015).

Menurutnya, tantangan utama dalam menghimpun pajak yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak dari masyarakat. Saat ini, pajak yang berhasil dihimpun oleh DJP masih berasal dari setoran pajak yang dilakukan oleh segelintir Wajib Pajak (WP) dari total WP yang terdaftar.  

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, jumlah WP Orang Pribadi non Karyawan yang wajib menyampaikan SPT adalah sebanyak 2.736.317 orang. Dari jumlah tersebut yang menyampaikan SPT baru sebesar 637.403 orang atau sekitar 23 persen.

Kepatuhan masyarakat yang masih rendah di bidang perpajakan ini harus ditingkatkan agar penerimaan dari sektor perpajakan dapat meningkat sehingga dapat digunakan untuk lebih banyak membangun infrastruktur ekonomi dan sosial. Diperlukan partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk lebih cepat mewujudkan Indonesia yang modern, kuat, aman dan sejahtera.


(ABD)