Soal Rohingya, Indonesia Jangan 'Membisu'

Tri Kurniawan    •    Selasa, 19 May 2015 15:39 WIB
rohingya
Soal Rohingya, Indonesia Jangan 'Membisu'
Imigran etnis Rohingya menunaikan salat di lokasi penampungan sementara, Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara, Minggu 17 Mei 2015. Antara Foto/Irsan Mulyadi

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Almuzzammil Yusuf menegaskan Indonesia harus bersuara lantang terhadap persoalan Rohingya.

Sebagai citizen of the world, Indonesia harus menggunakan konstitusinya yang mengamanatkan untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia dan melawan berbagai bentuk penjajahan.

"Oleh karenanya, wajar untuk bersuara lantang. Tidak seperti negara ASEAN lainnya yang membisu. Karena demokrasi di Indonesia juga lebih maju dari negara-negara ASEAN lainnya," kata Muzzammil, Selasa (19/5/2015).

Bahkan, atas kejahatan warga dan Pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya, Muzzammil mendorong Pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik.

"Segera tarik dan tutup Kedutaan Besar RI di Myanmar, serta keluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN," tegas Muzzammil.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS di MPR ini, prinsip nonintervensi piagam ASEAN bisa dinomorduakan demi kepentingan kemanusiaan yang lebih besar.

"Sedih rasanya jika kita sebagai manusia beradab membiarkan tindakan-tindakan warga dan negara yang menginjak-injak nilai kemanusiaan," imbuhnya.

Muzzammil mengutip pendapat Phil Robertson, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, bahwa Pemerintah Myanmmar terlibat kampanye pembersihan etnis terhadap Rohingya yang berlanjut dengan penolakan bantuan dan pembatasan pergerakan.

Dia menambahkan, dalam laporan Asia Human Rights Watch setebal 155 halaman yang berjudul All You Can do is Pray, disampaikan bahwa pejabat Myanmar, biksu, dan tokoh masyarakat telah memimpin dan mendorong serangan terhadap wilayah Muslim pada  Oktober 22 April 2013, untuk meneror dan mengusir secara paksa Muslim Rohingya di Myanmar Barat.

Dalam laporan tersebut, kata Muzammil, juga disampaikan bahwa gerakan antietnis Muslim Rohingya telah menyebabkan pengungsian lebih dari 125 ribu Muslim Rohingya dan Muslim lainnya.

"Disampaikan pula perihal Pemerintah Myanmar dan anggota Kelompok Arakan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam gerakan pembersihan etnis muslim Rohingya di Arakan sejak Juni 2012," pungkasnya.


(TRK)