Tawaran Lebih 'Seksi', Petani Lebih Pilih Jual ke Tengkulak

Aditya Mahatva Yodha    •    Selasa, 19 May 2015 17:41 WIB
berasbulog
Tawaran Lebih 'Seksi', Petani Lebih Pilih Jual ke Tengkulak
Petani menyemai padi seusai panen di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (8/5). Foto: MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Malang: Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Timur, mengeluhkan ulah tengkulak yang memborong beras dan gabah di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Jawa Timur, Witono, mengatakan ulah itu sudah dilakukan sejak tahun lalu. Para tengkulak mampu memborong semua jenis beras dan gabah yang ada di petani.

“Memang ada aksi borong dalam jumlah yang besar. Ini sangat membuat kami kewalahan,” kata Witono, saat berkunjung ke Gudang Bulog Sub Divre Malang, Jawa Timur, Selasa (19/5/2015).

Witono menambahkan aksi borong beras ini diprediksi bisa mengacaukan kondisi pasar. Sebab, Bulog sebagai penyeimbang harga beras bakal mati kutu jika tidak memiliki ketersediaan beras cukup untuk operasi pasar.

“Keberadaan swasta ini cukup mengganggu. Mereka bisa membeli beras di atas HPP kita,” ujar Witono.

Sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, HPP beras dan gabah sudah dipatok dan tidak boleh dibeli di atas harga tersebut.

Untuk harga gabah kering giling dengan kadar air 14 persen dan butir hampa maksimal 3 persen, Bulog harus membeli dari petani seharga Rp4.650.

Sedangkan jika dalam bentuk beras, harganya menjadi Rp7.300 dengan kadar air maksimal 14 persen, butir sosoh minimal 95 persen, serta butir patah minimal 20 persen.

“Mereka mampu beli harga di atas itu dan tawaran tersebut sangat menggiurkan bagi petani,” tandasnya.

Oleh Karena itu, guna mencegah gerak langka para tengkulak, Bulog menggandeng semua pihak hingga tingkat gabungan kelompok tani (gapoktan) agar bisa lebih tinggi lagi menyerap beras.

“Kami punya banyak jaringan dan itu kami maksimalkan, sehingga penyerapan beras kita cukup sehingga stok beras ideal,” pungkas Witono.
 


(UWA)