Menkopolhukam: Presiden Tolak Revisi UU Pilkada

Desi Angriani    •    Selasa, 19 May 2015 19:51 WIB
pilkada serentak
Menkopolhukam: Presiden Tolak Revisi UU Pilkada
Tedjo Edhi Purdijatno. Foto: Andika Wahyu/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan Presiden Joko Widodo menolak rencana revisi UU Pilkada. Artinya, perhelatan Pilkada masih mengacu pada UU No 8 tahun 2015.

"Kemarin Presiden sudah menyatakan ditolak revisinya jadi menggunakan UU No 8 tahun 2015," kata Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Penolakan itu juga sudah disampaikan langsung Jokowi kepada Ketua DPR Setya Novanto saat rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan pemerintah tetap akan menggunakan undang-undang yang sudah ada.

"Sudah disampaikan. Beliau mendengarkan argumentasi-argumentasi tapi Presiden tetap pada prinsip tak akan melakukan revisi. Karena UU itu belum digunakan masak sudah direvisi lagi," pungkas dia.

Dalam rapat konsultasi itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Sebelumnya, DPR mewacanakan revisi UU Pilkada, dengan tujuan agar PPP dan Partai Golkar yang sedang mengalami dualism, bisa ikut Pilkada 2015. Namun, wacana ini menciptakan polemik.

Revisi dinilai menguntungkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan PPP kubu Djan Faridz. Sementara, Fraksi PPP, PDI Perjuangan, Demokrat, dan PKB menilai revisi tidak perlu dilakukan.

Pernyataan Tedjo kontradiktif dengan pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Andi menuturkan pemerintah belum menolak revisi UU Pilkada, namun akan mengkaji terlebih dahulu sebelum memutuskan.


(KRI)

KPK Periksa Chairuman Harahap untuk Tersangka Anang Sugiana

KPK Periksa Chairuman Harahap untuk Tersangka Anang Sugiana

1 hour Ago

KPK hingga saat ini terus mengusut terkait kasus korupsi pengadaan proyek KTP-el. Sejumlah…

BERITA LAINNYA