Ini Poin Rencana Perubahan UU Pilkada

Surya Perkasa    •    Rabu, 20 May 2015 08:49 WIB
uu pilkada
Ini Poin Rencana Perubahan UU Pilkada
Ahmad Riza Patria - Antara/Ujang Zaelani

Metrotvnews.com, Jakarta: Rancangan naskah revisi UU Pilkada sudah dilemparkan ke fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI. Hari ini, Rabu (20/5/2015) setiap fraksi akan menyatakan sikap terkait rancangan yang telah disiapkan.

Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menjelaskan beberapa poin perubahan yang dirancang dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang UU Pilkada.

"Materi yang direvisi tidak banyak. Sementara salah satunya asas efektif dan efisien. Di situ belum dicantumkan, baru luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) jurdil (jujur dan adil)," kata Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Hal kedua yang dirubah terkait belum dicantumkannya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum dimasukan.

Seharusnya kata dia dalam UU nomor 8 tahun 2015 ditulis calon yang dapat mengikuti Pilkada adalah perorangan yang belum pernah menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah selama dua periode. Namun yang tercetak, hanya kepala daerah saja.

"Ini kesalahan cetak, tapi jadi kesalahan prinsip. Jadi Revisi ini tidak semata-semata partai yang berperkara," pungkas dia. 

Kemudian dia juga mengatakan revisi mengenai panitia pengawas dimasukan sebagai poin ketiga perubahan. Politikus Gerindra ini mengatakan, poin keempat revisi terkait pembatasan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya.

"Enam bulan sebelum tahapan kepala daerah dilarang membuat kebijakan strategis. Kalau tahapan Juni, berarti Januari tidak boleh," kata dia.

Dia mengatakan revisi ini perlu dilakukan karena tidak jarang calon incumbent di daerah memanfaatkan jabatannya. Contohnya adalah pemaksaan kepada kepala dinas dan pejabat pemerintah di bawahnya untuk mendapatkan suara.

Poin kelima terkait standar penyelenggaran dan anggaran pemilu yang belum sama. Sedangkan poin keenam adalah hubungan kekeluargaan calon kepala daerah, atau untuk menghindari dinasti politik kepala daerah.

"keponakan yang punya hubungan dengam petahana (kepala daerah yang sedang menjabat) juga belum masuk. Ini juga salah satu yang penting. Ini luput di DPR dan kementerian terkait," jelas dia.

Poin terakhir, barulah perubahan soal partai politik yang berperkara. Poin-poin perubahan ini juga masih berbentuk rencana.

"Apakah yang mau direvisi ini sesutu yang negatif dan positif. Ini baru usulan nanti dibahas, masing-masing fraksi mengkaji meneliti," tegas dia.


(REN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA