Politikus PPP: Pansel KPK Jangan Didominasi Pakar Hukum

Arga sumantri    •    Rabu, 20 May 2015 09:32 WIB
pansel kpk
Politikus PPP: Pansel KPK Jangan Didominasi Pakar Hukum
Arsul Sani. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyarankan anggota panitia seleksi pimpinan KPK tidak didominasi oleh ahli hukum. Sebab, menurut dia, pimpinan KPK bukan hanya wajib memiliki pengetahuan hukum.

"Saya lebih tertarik menyampaikan masukan pada Presiden agar pansel ini jangan didominasi oleh ahli hukum saja. perlu juga orang yang latar belakang di luar itu," kata Arsul Sani kepada Metro TV, Rabu (20/5/2015).

Politikus PPP ini mengusulkan pansel KPK sebaiknya berasal dari unsur dan latar belakang. Misalnya, dia menyebut, manajemen dan psikolog. Sebab menurut dia, seorang yang menjabat pimpinan KPK nantinya harus mampu mengatur organisasi dan dirinya sendiri.

"Sebab, nantinya dia (Pimpinan KPK) bukan lagi hanya sebagai aktivis tapi juga sebagai pejabat negara. Perlu juga memiliki kematangan bertindak dan berbicara," tambah Arsul.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis sependapat dengan Arsul. Menurut akademisi dari Universitas Khairun Ternate ini, di komposisi anggota pansel, harus terdapat individu yang tidak hanya mengerti soal hukum.

"Sarjana hukum cukup tiga, satu ahli tata negara, satu ahli pidana, satu ahli teknis. Selebihnya, cari orang yang mengerti perilaku, etika, dan manajemen," kata Margarito.

Sebelumnya, sejumlah nama muncul ke permukaan sebagai calon anggota tim pansel pimpinan KPK. Mereka adalah Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar, Jimly Asshidiqie, Tumpak Panggabean, Refly Harun, Erry Riana Hardjapamekas, Oegroseno, Romli Atmasasmita, Margarito Kamis, Chairul Huda, Imam Prasodjo, dan Abdullah Hehamahua. 12 nama itu diketahui memiliki latar belakang sarjana hukum.

Namun, Indonesia Corruption Watch menolak Margarito dan Romli Antasasmita masuk dalam pansel. Alasannya, dua pakar hukum itu pernah jadi ahli di sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan dengan termohon KPK. Romli dan Margarito jadi ahli yang diajukan kubu Budi Gunawan. Status tersangka gratifikasi yang disematkan pada Calon Kapolri diputuskan tidak sah oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang memimpin tersebut.

Koordinator ICW Adnan Topan menyebut pansel KPK sebaiknya beranggotakan orang yang memiliki integritas dan semangat pemberantasan korupsi. Mereka yang masuk dalam pansel harus bebas dari kepentingan. Karena, KPK merupakan lembaga yang masih dipercaya publik untuk memberantas korupsi.


(KRI)