KPUD Diberi Waktu Dua Minggu Tuntaskan PPK dan PPS

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 21 May 2015 01:46 WIB
pilkada
KPUD Diberi Waktu Dua Minggu Tuntaskan PPK dan PPS
Ilustrasi--Antara/Fouri Gesang Sholeh

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diberikan tenggat waktu dua pekan untuk dapat menyelesaikan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Jika tidak terlaksana, maka daerah tersebut terancam tidak akan melaksanakan Pilkada Serentak di 2015.

Komisioner KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay mengatakan masih ada waktu banyak bagi KPUD untuk dapat menyelesaikan pembentukan PPK dan PPS ini. Sebab, pekerjaan perdana PPK baru akan berlangsung pada 8-15 Juni 2015, untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan atau independen.

"Dukungan-dukungan ini baru kami terima penyerehannya tanggal 8 sampai 15 Juni. Nah kan masih 8 sampai 15 Juni, apa itu bataas waktunya? Tidak juga. Kalau bisa lebih cepat, karena kita butuh menuntaskan pembentukan (PPK dan PPS) mereka dan pelatihan bagi mereka. Dua mingguan lebih sedikit lah kira-kira itu batas waktunya," kata Hadar di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakara Pusat, Rabu (20/5/2015) malam.

Jika dalam kurun waktu dua minggu pembentukan PPK dan PPS tidak selesai. Maka, kata Hadar, Pilkada di daerah tersebut dapat ditunda ke Pilkada serentak tahun berikutnya. Namun, keputusan penundaan tersebut menjadi kewenangan KPUD dalam memutuskan.

"Saya kira untuk daerah tersebut (yang gagal bentuk PPK dan PPS). Saya kita Pilkadanya bisa ditunda untuk Pilkada daerah yang nanti saja. Itu kewenangnnya dari bawah alias dari KPUD," pungkas dia.

Alasan penundaan tersebut, kata Hadar, karena daerah tersebut akan banyak kehilangan tahapan Pilkada. Sehingga, bentuk Pilkada serentak yang sesungguhnya tidak akan nampak dalam Pilkada 2015 ini.

"Kalau lewat dua minggu, akan repot karena tertinggal banyak tahapan. Akibatnya dia tidak bisa mengejar pemungutan suara 9 Desember (2015) jadi makna keserempakan sudah hilang buat dia," kata Hadar.

Sebelumnya, Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengungkapkan bahwa ada dua kendala yang dihadapi KPUD dalam membentuk PPK dan PPS. Kedala tersebut yakni minimnya calon PPK dan PPS yang memenuhi syarat dalam rekruitment dan anggaran yang tak kunjung cair.

"Pertama karena proses rekrutmen belum selesai. Kedua, anggarannya belum cair. Jadi dua masalah itu harus diselesaikan dengan cepat," kata Husni, 20 Mei 2015.


(SUR)