Diperiksa KPK, Jero Wacik Tak Gubris Wartawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik kembali dipanggil KPK, Kamis (21/5/2015). Dia akan diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM.

Jero tiba di Gedung KPK pukul 10.18 WIB dengan menumpang mobil tahanan. Dia hanya bungkam ketika ditanyai wartawan soal pemeriksaan yang bakal dijalani. Jero hanya tersenyum sembari melambaikan tangan.

Dengan kemeja lengan pendek berwarna biru dan rompi tahanan oranye, dia terus melangkah masuk ke lobi Gedung KPK. Tak ada satu pun pertanyaan wartawan yang digubris.

"Ya sudah ya Pak. Nanya-nanyanya nanti saja," celetuk salah seorang jurnalis.

Diduga kuat, Jero masih akan dibidik soal dana operasi menteri (DOM) baik di Kementerian ESDM maupun di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang sempat dia pimpin. Pada pemeriksaan sebelumnya, dia ditanyakan soal masalah ini.

"Saya lelah. Pertanyaan hari ini dari pagi sampai sore semuanya mengenai DOM, " kata Jero usai diperiksa di Gedung KPK, Jumat 15 Mei lalu.

Jero mengaku dicecar pertanyaan mendetail oleh penyidik. Dia mengaku kepayahan saat ditanya harus menerangkan masalah itu dengan jelas. "Rinciannya DOM seperti apa. Penggunaannya untuk apa," imbuh Jero.

 Jero resmi ditahan KPK sejak 5 Mei lalu. Dia kini menghabiskan harinya di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang. Hari ini merupakan pemeriksaan ketiga bagi Jero setelah ditahan.

Jero ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM saat menjabat sebagai menteri periode 2011-2013 pada 3 September 2014. Ia diduga memeras untuk memperbesar DOM.

Jero kemudian dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP. Dia terancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Jero juga terlibat kasus dugaan korupsi saat menjabat menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar). Dalam kasus ini, Jero ditetapkan sebagai pesakit sejak 6 Februari lalu. Jero diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp7 miliar.

Dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Pasal itu mencantumkan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.


(KRI)