Politikus PPP Apresiasi Pansel Pimpinan KPK

Al Abrar    •    Kamis, 21 May 2015 16:14 WIB
pansel kpk
Politikus PPP Apresiasi Pansel Pimpinan KPK
Arsul Sani. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR Arsul Sani memuji langkah Presiden Joko Widodo dalam menunjuk nama-nama sebagai Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK. Arsul menilai pansel kali lengkap dari sisi latar belakang ilmu.

Dengan beragam latar belakang ilmu di tingkat pansel pimpinan, diharapkan KPK nantinya tidak hanya fokus pada penindakan.

"Kita tidak relevan lagi melihat aspek gender perempuan, saya melihat latar belakang maupun pengalaman mereka. Jadi bisa fokus pencegahan dan penguatan kelembagaan atau penataan kelembagaan KPK itu sendiri," kata Arsul di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Arsul menuturkan akan berbeda jika pansel diisi dari berbagai latar belakang ilmu dibanding jika hanya diisi oleh ahli hukum.

"Saya mengapresiasi keputusan presiden mengenai pansel KPK ini, karena komposisinya melibatkan multidisiplin secara berimbang. Jadi tidak hanya fokus pada orang-orang yang berlatar belakang hukum," tambah politikus PPP itu.

Menurutnya, pansel yang terdiri dari sembilan perempuan ini memiliki sisi positif. Yaitu, bebas intervensi dari pihak manapun.

"Tapi barangkali dikira-kira ini, kenapa perempuan, barangkali perempuan lebih resisten terhadap kemungkinan intervensi titipan dan lain sebagainya, untuk calon KPK yang akan dipilih," tukasnya.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan nama yang kesemuanya perempuan untuk duduk menjadi pansel pimpinan KPK. Mereka terdiri dari personal dengan beragam latar belakang ilmu. Ekonom, pakar hukum tata negara, pakar pencucian uang, ahli TI dan lainnya.  

Berikut nama Pansel KPK:

1. Destry Damayanti, M.Sc,

• Seorang ekonom, ahli keuangan dan moneter

2. Dr Enny Nurbaningsih, SH,

• Pakar Hukum Tata Negara,

• Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional,

3. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, LLM,

• Pakar Hukum Pidana dan HAM,

• Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham,

4. Ir. Betti S Alisjabana, MBA,

• Ahli IT dan manajemen,

5. Dr. Yenti Garnasih, SH, MH,

• Pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang,

6. Supra Wimbarti, M.SC, Ph.D,

• Ahli psikologi SDM dan pendidikan,

7. Natalia Subagyo, M.Sc,

• Ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi,

8. Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM,

• Ahli hukum,

• Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas,

9. Meuthia Ganie-Rochman, Ph.D,

• Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial


(KRI)