Presiden Tetapkan Kepala 3 Badan Pemerintah tidak Mesti Pegawai Negeri

- 04 Februari 2013 11:55 wib
<p><span class= ANTARA/Ari Bowo Sucipto/rj

" />

ANTARA/Ari Bowo Sucipto/rj

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Januari telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPNK.

Pada perpres itu, Presiden menegaskan kedudukan 15 instansi pemerintah sebagai LPNK, di mana 3 di antaranya bisa dipimpin oleh pejabat nonpegawai negeri (PNS, TNI, dan Polri).

Adapun LPNK yang disebutkan pada Pasal 3 Perpres No. 3/2013 ini adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam melaksanakan tugasnya, ke-14 LPNK itu dikoordinasikan oleh menteri yang meliputi Menteri Pertahanan untuk Lemsaneg, Menteri Kesehatan bagi BKKBN dan BPOM, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi Perpusnas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi bagi LAN, ANRI, BKN, dan BPKP, serta Menteri Riset dan Teknologi bagi BSN, Bapeten, BATAN, LAPAN, LIPI dan BPPT.

"Koordinasi sebagaimana dimaksud meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya, serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan," bunyi Pasal 106 Ayat 2 Perpres tersebut.

Disebutkan dalam perpres tersebut, bagi Kepala LPNK yang berasal dari pegawai negeri diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain jabatan eselon IA. Bagi Kepala LPNK yang berasal dari bukan pegawai negeri diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain jabatan eselon IA. "Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPNK dibebankan pada APBN," bunyi Pasal 112 Ayat (2) Perpres tersebut.

Menurut Pasal 115 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 ini, Kepala LPNK adalah jabatan negeri. "Khusus kepala pada Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dapat dijabat oleh bukan pegawai negeri," bunyi Pasal 115 Ayat (1a) Pepres ini. (Fid/Hnr)

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…