Pakar: Golkar Islah, Ikut Pilkada

Githa Farahdina    •    Kamis, 21 May 2015 21:00 WIB
golkar
Pakar: Golkar Islah, Ikut Pilkada
Ilustasi Sidnag partai Golkar/MTVN/Damar Iradat

Metrotvnews.com, Jakarta: Konflik dalam tubuh Partai Golka tak kunjung usai. Putusan PTUN yang membatalkan SK kepengurusan kubu Agung Laksono justru tak memadamkan konflik antara kubu Agung dan kubu Aburizal Bakrie.

Pakar Hukum Politik Hanta Yudha menyebut, melalui putusan PTUN seyogyanya sudah tak lagi ada konflik antarkubu. Apalagi, jika memang Golkar ingin ikut Pilkada serentak tahun ini.

"Kalau Golkar mau islah, ikut Pilkada. Persoalannya, Golkar mau ikut Pilkada tidak? Kalau mau cepat, harus selesaikan secara politik, islah, harus ada kesepakatan baru. Kalau (terus berkonflik), KPU tidak mau terima, Golkar tak akan iku Pilkada," kata Hanta dalam dialog Forum Indonesia Metro TV, Kamis (21/5/2015) malam.

Putusan PTUN, terang Hanta, sebenarnya tak memenangkan salah satu kubu. Keputusan itu jelas membatalkan keputusan Menkumham terhadap kepengurusan kubu Agung Laksono. Kembalinya kepengurusan pada Munas Riau sebenarnya merangkul semua kubu.

Pandangan itu pula yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putrasidin. Alasan adanya perbedaan pandangan akademisi terhadap kasus ini pun dijelaskan Irman secara terang. Perbedaan pandangan memang akan selalu ada. Namun, putsan PTUN seudah memberikan jalan. 

"Ada yang tidak sepakat dalam akademik iya, tapi bahwa keputusan pengadilan harus dianggap benar meski secara akademik keliru. Dalam konteks negara hukum, Kehakiman yang kita percaya. Putusan PTUN harus kita jadikan acuan meskipun ada banding," terangnya.

Menyelesaikan konflik antarkubu sebenarnya sangat mudah. Toh, dalam satu acara, dua kubu seringkali tak menolak untuk bertemu.

"Sebenarnya tidak ada problem. Kica cari persoalan politik dan menyiapkan teknisnya. Dengan dihidupkan SK (Munas Riau), itu, pemecatan selesai, tidak aada masalah lagi, semua kembali ke rumah. Tinggal duduk-duduk susun teknis, bagaimana sebelum menandatangani (susunan kepengurusan), silakan berembug," tegas Irman.


(OJE)