KPK Yakin Bisa Jerat Kembali Ilham Arief

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 21 May 2015 21:13 WIB
praperadilan
KPK Yakin Bisa Jerat Kembali Ilham Arief
Logo KPK/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih bisa menjerat kembali mantan Wali Kota llham Arief Sirajuddin. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih membuka ruang.

"Putusan MK tidak hanya sebatas itu saja tetapi juga di halaman 106 putusan MK bahwa penegak hukum juga bisa melakukan menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) lagi," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2015).

KPK, kata dia, masih perlu menunggu salinan putusan praperadilan Ilham Arief dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, KPK akan mengkaji putusan tersebut.

"Sebelum itu dilakukan ada beberapa upaya, mencabut sprindik yang menurut putusan praper dianggap tidak sah. Baru terbitkan sprindik baru," jelas dia.

Dia pun meminta agar putusan MK terkait objek praperadilan ini tak dibaca setengah-setengah. Bukan hanya objek praperadilan yang ditambah, kata dia, aparat penegak hukum juga bisa menerbitkan sprindik baru bagi tersangka.

"Penegak hukum bisa atau tanpa mengabaikan untuk dilakukan penetapan tersangka lagi atau penerbitan sprindik. Itu sesuai putusan MK juga. Saya kira itu," pungkas dia.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Penetapan tersangka Ilham oleh KPK diputuskan tidak sah.

"Menetapkan penetapan tersangka tidak sah, menyatakan tidak sah penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan, tidak sah pemblokiran rekening atas nama pemohon," kata Hakim Tunggal Yuningtyas Upiek di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa 12 Mei sore.

Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan tersangka oleh KPK sejak 7 Mei 2014. Ilham diduga korupsi dalam proyek kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.

Ini yang kedua kali KPK kalah di praperadilan. Sebelumnya, hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan. Status tersangka Budi pun dinyatakan tidak sah.


(OJE)