Golkar Kubu Agung Sebut KPU Melanggar UU Parpol

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 22 May 2015 06:00 WIB
golkar
Golkar Kubu Agung Sebut KPU Melanggar UU Parpol
Golkar Kubu Agung Laksono/MTVN/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Golkar terancam tidak dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015. Sebab, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015,  mengatur bagi partai yang tengah bersengketa di Pengadilan harus mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, atau islah.

Atas peraturan tersebut, Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian, menilai KPU telah melanggar Undang-undang Partai Politik, karena membuat peraturan yang bertolak belakang dengan UU Parpol. KPU, kata dia, seharusnya membuat peraturan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011.

"Kita protes dengan KPU, kita ini partai politik Kitab sucinya Undang-undang partai politik. Jadi aturannya harus sesuai kitab suci kita, bukan PKPU ini," kata Lawrence di Hotel Novotel, Mangga Besar, Jakarta Utara, Kamis (21/5/2015).

Menurut dia, berdasarkan UU Parpol Nomor 2 Tahun 2011, partai politik yang sah adalah partai yang memegang Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham). Dalam hal ini, kubu Agung merupakan pemegang SK Menkumham dari Partai Golkar.

"Kalau UU Parpol yang memiliki SK Menkumham adalah yang sah dan itu kita," ujar dia.

Ia menyarankan sebaiknya KPU melakukan konsultasi dengan Menkumham dalam menentukan Partai Politik yang sah dan berhak mengikuti Pilkada 2015.

Sementara itu, Wakil Sekjen Golkar kubu Agung Laksono, Lamhot Sinaga, menyebut KPU telah melangkahi kewenangannya dalam membuat PKPU, karena aturannya bertolak belakang dengan UU Partai Politik dalam melihat keabsahan sebuah Parpol.

"PKPU tidak jelas, ada yang mengambang pada pasal 36 ayat 2 dan ayat 3. Kalau ayat 1 sudah benar acuannya UU Parpol . Pasal 2 lalu 3 mengambang karena mengharuskan Parpol inkrah atau islah," kata Lamhot.


(OJE)