Ketua Komisi IV DPR: Beras Palsu Teror Pangan Indonesia

Surya Perkasa    •    Jumat, 22 May 2015 14:33 WIB
kasus beras plastik
Ketua Komisi IV DPR: Beras Palsu Teror Pangan Indonesia
Salah seorang pedagang menunjukan beras sintesis di Pasar Tanah Merah Mutiara Gading Timur, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/5/2015). Foto: Risky Andrianto/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Belakangan terungkap peredaran beras sintesis yang mengandung plastik di Bekasi, Jawa Barat, dan beberapa daerah lain. Kondisi ini dinilai sebagai teror di sektor pangan.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta pemerintah dan pihak terkait mengungkap pelaku pemalsu beras. Teror itu, kata dia, tak bisa dibiarkan. "Mau kita ungkap dan tindak pelakunya," kata Edhy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Politikus Gerindra ini meminta publik dan lembaga terkait serta penegak hukum solid untuk mengungkap sindikat teror pangan. Dia yakin teror dirancang kelompok yang ingin menciptakan kegaduhan di sektor pangan.   

"Kita enggak usah saling menuduh antar lembaga. Atau menuduh itu muncul dari negara lain. Mungkin saja itu muncul dari sekelompok orang yang sengaja membuat gaduh," kata dia.



Edhy Prabowo. Foto: Wahyu Putro A/Antara

Seluruh pihak diminta berpikir jernih, karena isu ini bisa saja didesain untuk menghentikan impor beras dari luar. Ketimbang saling menuding dan saling menyalahkan, dia ingin pemerintah dan pihak berwajib mengusut aktor di balik peredaran beras sintetis ini.

Sementara DPR, kata dia, akan segera mengagendakan pertemuan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Komisi IV juga akan berkoordinasi dengan Komisi VI yang membawahi perdagangan.

"Perdagangan itu ranah Komisi VI. Kita di Komisi IV lebih ke produk pangan dan karantina. Kita komunikasi agar bisa mengusut beras sintetis ini," terang Edhy.

Beras palsu yang mengandung bahan plastik beredar di beberapa daerah. Polisi turun tangan untuk mengusut pengedar beras palsu itu. Beras ditemukan antara lain di Bekasi dan Bogor.


(KRI)

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

2 hours Ago

Kasus hukum yang menjerat Novanto adalah pidana dan di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) an…

BERITA LAINNYA