Membangun dan Mengelola Smelter Berkelas Dunia

   •    Minggu, 24 May 2015 10:38 WIB
analisa ekonomi
Membangun dan Mengelola <i>Smelter</i> Berkelas Dunia
Ilustrasi -- ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA

INDONESIA memang dianugerahi kekayaan alam berupa aneka hasil tambang, namun belum semua kekayaan itu sepenuhnya dikelola secara optimal. Masih banyak kendala atau tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan berbagai potensi itu. Dengan belajar dari kesuksesan penerapan dan pengaturan smelter kelas dunia, Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dalam menciptakan fasilitas pengolahan hasil tambang kelas internasional.

Bagi Indonesia, industri primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan, merupakan jantung dari perekonomian nasional saat ini. Peranan industri primer sangat penting jika dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan pendapatan nasional, penciptaan lapangan pekerjaan, serta sumbangannya terhadap penerimaan pajak, nopajak, dan penghasilan devisa.

Oleh karena itu, masa depan perekonomian nasional sangat bergantung pada bagaimana kerja sama yang efektif antara pemerintah dan pihak swasta dalam mengelola ketiga sektor tersebut secara profesional. Dunia pertambangan Indonesia memiliki profil yang luar biasa. Indonesia menduduki peringkat enam besar dunia dalam hal kepemilikan bahan-bahan tambang. Saat ini, Indonesia, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi teratas untuk proyek-proyek pertambangan baru, diikuti oleh Filipina dan Vietnam. Asia Pasifik mendominasi produksi pertambangan global (sebesar 56 persen). Nilai industri pertambangan Indonesia diperkirakan akan mencapai USD147 milliar secara riil pada 2015.

Dengan potensi sebesar ini, kematangan rencana pembangunan smelter untuk memajukan sektor pertambangan sangat dibutuhkan. Sektor pertambangan tetap akan menjadi sumber utama devisa Indonesia, dengan melihat potensi sumber daya mineral yang masih luas untuk digarap baik oleh perusahaan lokal maupun asing. Selain usaha dari pihak swasta, dukungan dari pemerintah berupa kemudahan dan keringanan bagi para investor smelter akan menjadi faktor pendukung yang signifikan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan smelter nasional.

Di 2015, pemerintah akan memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan neto atau tax allowance bagi pengusaha yang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), keringanan pajak akan diberikan kepada pengusaha yang membangun smelter di luar Pulau Jawa. Hal tersebut bertujuan untuk pemerataan pembangunan di daerah.

Accenture Natural Resources Principal Expert & Lead for North America Cameron Harris mengatakan bahwa perubahan undang-undang pertambangan tentang pengolahan mineral di dalam negeri berdampak pada perusahaan tambang untuk berinvestasi dalam skala besar dalam membangun fasilitas pengolahan hasil tambang/smelter.

Perusahaan harus melakukan pertimbangan yang cermat agar dapat mengoptimalkan keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Cameron menambahkan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam membangun dan mengelola smelter. Di antaranya, pengaturan modal awal dan pemilihan teknologi yang tepat, lokasi kerja yang aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan karyawan, pengendalian emisi pada tingkat yang aman, termasuk kemampuan untuk mengakomodasi kebutuhan dari komunitas lokal sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat setempat untuk keberlangsungan kegiatan operasi yang tetap stabil.

Managing Director Natural Resources Lead Accenture Indonesia Saut Maria Santosa mengatakan bahwa selain kesiapan dari perusahaan, kebijakan pemerintah juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan dari pembangunan smelter di Indonesia. Selain modal awal yang cukup dari suatu perusahaan, kesiapan infrastruktur juga sangat menentukan keberhasilan dalam membangun fasilitas pengolahan bahan mineral nasional.

Isu selanjutnya, SDM harus disiapkan sebaik-baiknya. Sebagaimana industri yang baru berkembang, dibutuhkan teknisi ahli dan penasihat untuk mempercepat proses transfer pengetahuan. Industri yang didukung oleh para ahli tentu akan memberikan keunggulan kompetitif yang lebih besar guna bersiap dalam menghadapi pasar persaingan bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan datang.

Isu perizinan dan kepastian hukum pun selalu menjadi perhatian dunia usaha. Proses perizinan yang efektif dan efisien tentu akan mempercepat perkembangan pembangunan smelter. Begitu pula dengan kepastian hukum. Ketika pemerintah sudah berkomitmen uuntuk menegakkan hukum, kelak persaingan sehat pun dapat tumbuh secara organik di sini.

Managing Director Accenture Capital Project Services Asia Pacific Sandeep Biswas mengatakan bahwa faktor-faktor lain seperti kemampuan mengimplementasikan teknologi dengan cepat untuk mencapai kapasitas produksi yang optimal dapat berdampak lebih signifikan terhadap nilai ekonomis proyek secara keseluruhan dibandingkan dengan pemilihan jenis teknologi itu sendiri.

Perencanaan kesiapan operasional smelter yang kurang matang dapat memperburuk hasil pemilihan teknologi. Selain itu, pemahaman terhadap teknologi yang akan dipilih juga harus menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian Accenture menunjukkan bahwa proyek yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan di industri pertambangan akan menghadapi tantangan-tantangan dalam menjalani usaha mereka seperti bagaimana cara memilih model bisnis yang tepat, cara merekrut sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan usaha, mematuhi peraturan pemerintah dan memenuhi persyaratan konten lokal dalam menjalani usaha, perencanaan bisnis yang tepat guna dan pengaturan serta pemanfaatan data teknik.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Accenture memiliki Integrated Project Execution Platform. Dengan platform ini, Accenture membantu para pemilik aset untuk lebih efisien dalam menjalani proyek mereka dengan hasil yang lebih maksimal. Accenture Integrated Project Execution Platform memberikan pengaturan untuk penetapan dana/modal awal usaha, pengaturan biaya operasional, perencanaan usaha, penjadwalan aktivitas usaha, pengukuran perkembangan dan kemajuan usaha, pengaturan hasil kerja, pengaturan risiko, pengaturan perubahan rencana proyek serta perencanaan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan usaha.

Oleh:
Accenture Natural Resources Principal Expert & Lead for North America Cameron Harris
Managing Director Natural Resources Lead Accenture Indonesia Saut Maria Santosa
Managing Director Accenture Capital Project Services Asia Pacific Sandeep Biswas.


(AHL)