Ini Alasan Hakim Tipikor Tolak Keberatan Waryono

Achmad Zulfikar Fauzi    •    Senin, 25 May 2015 16:53 WIB
korupsi skk migas
Ini Alasan Hakim Tipikor Tolak Keberatan Waryono
Bekas Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno--Antara/RENO ESNIR

Metrotvnews.com, Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak eksepsi atau keberatan bekas Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno. Eksepsi Waryono dinilai tidak berlandaskan secara hukum.

Sebelumnya, penasehat hukum Waryono mengajukan eksepsi terhadap dakwaan ketiga kliennya yang dituduh gartifikasi. Alasannya, jaksa penuntut umum tidak dapat menguraikan jelas penerima gratifikasi tersebut.

"Tidak disampaikannya untuk apa gratifikasi itu diberikan tidak menyebabkan dakwaan tidak cermat dan tidak jelas karena Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang nilainya lebih dari Rp10 juta atau lebih pembuktian gratifikasi itu bukanlah suap harus dibuktikan oleh terdakwa sehingga terdakwalah yang membuktikan bukan suap, terlepas dari siapapun yang memberikan gratifikasi itu," papar majelis hakim Artha Theresia dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2015).

Hakim Artha menilai JPU telah menyusun dakwaan terhadap Waryono secara lengkap, cermat dan jelas, bahwa adanya penerimaan gratifikasi dalam perkara Waryono Karno ini.

Hakim menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Waryono Karno. Hakim Artha Theresia memerintahkan jaksa melanjutkan perkara dugaan korupsi kegiatan sosialisasi di Kementerian ESDM dengan terdakwa Waryono.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Hakim memerintahkan kepada JPU melanjutkan perkara atas nama Waryono Karyo," kata Artha dalam menyampaikan putusan.

Jaksa KPK mendakwa Waryono dengan tiga dakwaan. Pertama, telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi. Atas perbuatanya itu, dia didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp11,124,736,447.

Kedua, Waryono didakwa memberikan suap sebesar USD140 ribu, kepada Sutan Bhatoegana, selaku Ketua Komisi VII DPR.

Ketiga, Waryono didakwa telah menerima gratifikasi berupa uang sebesar 284.862 dollar AS dan 50.000 dollar AS. Waryono diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(YDH)

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

2 weeks Ago

Jakarta: KPK menahan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari, Senin, 1 April 2019. Markus me…

BERITA LAINNYA