Ahok Akui APBD 2015 Langgar Aturan

Lukman Diah Sari    •    Senin, 25 May 2015 17:02 WIB
basuki tjahaja purnama
Ahok Akui APBD 2015 Langgar Aturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: MI/Putri)

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui penyusunan APBD DKI 2015 tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan. Kisruh dengan DPRD menjadi pelajaran agar masalah itu tak terulang.
 
"Kami sadar, penyusunan APBD DKI tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan," kata Ahok saat membuka forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta 2016, di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2015).
 
Ahok mengaku sudah beberapa kali konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pihaknya berjanji akan menyusun APBD sesuai undang-undang.
 
"Melalui peristiwa ini (kisruh APBD), kami mengerti ada sistem yang salah. Maka kita buat e-Musrembang, rencana kerja pemerintah untuk 2016 harusnya mendekati sempurna seperti keinginan masyarakat," ujarnya.
 
Dengan e-Musrembang, masyarakat dapat melihat rencana pembangunan  secara jelas. "Hasil Musrenbang akan dicocokan dengan hasil reses DPRD. Sehingga ada sinkronisasi pembangunan yang sesuai keinginan masyarakat," ujarnya.
 
Selain itu, Ahok mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berburuk sangka dan takut menggunakan anggaran karena masalah Perda dan Pergub APBD. "Kenapa SKPD tidak lelang-lelang? Jangan berfikiran Pergub atau Perda, jadi tidak ada yang menyiapkan dokumen lelang," katanya.
 
Ahok mengakui, ini adalah kali pertama Ibu Kota menggunakan Pergub untuk mengatur APBD. Dirinya berharap, DKI bisa menyusun APBD sesuai undang-undang sehingga bisa kembali mengunakan Perda pada Bulan November mendatang.
 
"Kalau Juli jalan semua, kita bisa ketok Perda bulan November dan anggaran bisa digunakan Bulan Januari. 2017 bisa lebih sempurna. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan Jakarta baru," pungkasnya.
 


(FZN)