Menteri Puan: Bangun Desa tanpa Ego Sektoral

K. Yudha Wirakusuma    •    Senin, 25 May 2015 18:07 WIB
dana desa
Menteri Puan: Bangun Desa tanpa Ego Sektoral
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani--Antara/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Aparat pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah harus bekerja sama dan bergotong royong. Semua demi menyukseskan program terkait dana desa.

"Untuk mewujudkan Pembangunan Desa bagi Kesejahteraan rakyat, hindari tumpang tindih dan jauhi ego sektoral. Perkuat komitmen, koordinasi, tingkatkan sinkronisasi, dan kembangkan harmonisasi," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam acara Sosialisasi Dana Desa sebagai implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 di kantor Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (25/5/2015).
 
Puan menambahkan, hanya dengan gotong royong pemerintah dapat membangun dari pinggiran untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai agenda strategis dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah memberikan prioritas pada desa-desa di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil atau yang dikenal dengan kawasan 3T.

Selama lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan mengentaskan minimal 5.000 desa tertinggal dan membangun 2.000 desa mandiri. Selanjutnya target ini, akan terus dievaluasi agar dapat menjangkau jumlah desa yang lebih banyak untuk dapat ditingkatkan kualitasnya.

Untuk mengawal pencapaian target RPJMN, pada 7 April 2015, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disingkat Gerakan Desa. Kemenko PMK sendiri sudah membentuk Tim Koordinasi Gerakan Desa.

"Oleh karena itu, apabila di daerah menemukan berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan UU Desa, segera melaporkan kepada Kemenko PMK agar dapat segera diselesaikan," imbuhnya.

Dia mengingatkan ada setidaknya lima hal penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan UU Desa, terutama dalam memastikan Dana Desa dapat dikelola secara efektif. Pertama, Pemerintahan Desa sebagai pelaksana UU Desa di lapangan harus dikuatkan.

"Pemerintahan di sini tidak berarti hanya kepala desa dan perangkat desa, tetapi juga keterlibatan masyarakatnya," imbuhnya.

Kedua, Dana Desa harus diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. "Dana Desa untuk 114 Desa di Kabupaten Kubu Raya mencapai Rp34 miliar atau rata-rata per desa mendapatkan Rp298 juta. Angka ini akan terus meningkat setiap tahun, dan pemerintah bertekad pada 2017, angka ini bisa di atas Rp1 miliar per tahun, tentunya setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya," jelas dia.

Ketiga, agar pengelolaan Dana Desa lebih optimal, aparat desa dan masyarakat harus diberikan pendampingan untuk memastikan kebijakan dan program dapat terlaksana dengan baik. Keempat, untuk memastikan pengelolaan Dana Desa tansparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan yang baik dari lembaga formal dan pengawasan dari masyarakat.

Kelima, pemerintah daerah harus bersinergi mendukung upaya pembangunan desa. Pemerintah Provinsi bertugas memastikan bahwa prinsip “desa membangun” yang dilaksanakan oleh Desa dan Masyarakat searah dengan prinsip “membangun desa” yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga serta stakeholders lainnya.

Hadir dalam acara itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoto, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Bupati Kubu Raya beserta jajarannya, sejumlah anggota dewan pusat dan daerah, serta para Kepala Desa se-kabupaten Kubu Raya.


(YDH)

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

2 weeks Ago

Jakarta: KPK menahan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari, Senin, 1 April 2019. Markus me…

BERITA LAINNYA