Kasus Migas, PT TPPI Langgar Kebijakan Wapres

Meilikhah    •    Selasa, 26 May 2015 17:38 WIB
korupsi migas
Kasus Migas, PT TPPI Langgar Kebijakan Wapres
Victor Simanjuntak (kanan) menunjukkan barang bukti uang palsu di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis 9 April 2015. Antara Foto/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menemukan fakta baru terkait kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Simanjuntak mengatakan PT TPPI mengabaikan perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjual kondensat hasil pengadaan SKK Migas (sebelumnya BP Migas) ke Pertamina.

"Ada kebijakan Wakil Presiden saat itu, kalau memang PT TPPI yang ditunjuk, hasil minyak seperti premium, solar dan minyak tanah itu prioritasnya dijual ke Pertamina," kata Victor di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).

Dari pendalaman kasus tersebut, penyidik menemukan dokumen salinan rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait aktivitas penjualan kondensat. Dalam dokumen tersebut JK meminta kondensat dijual ke Pertamina. PT TPPI menjual ke pihak lain.

"Pelaksanaannya PT TPPI itu tidak menjual ke Pertamina. Dia malah menjualnya ke pihak lain, ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri. Jadi PT TPPI ini tidak sesuai dengan  kebijakan Wapres saat itu," terangnya.

Pada Oktober 2008, SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondensat. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009. Adapun kebijakan Jusuf Kalla berlaku mulai awal 2009.

Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Penyidik menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25/2003.

Bareskrim mengklaim kasus PT TPPI sebagai mega korupsi karena merugikan keuangan negara Rp2 triliun atau USD156 juta.


(TRK)

Politikus Golkar Siap Bantu KPK Tuntaskan Kasus KTP-el

Politikus Golkar Siap Bantu KPK Tuntaskan Kasus KTP-el

35 minutes Ago

Politikus Partai Golkar Ade Komaruddin siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusu…

BERITA LAINNYA