Pemerintah Siapkan Lapangan Pekerjaan Bagi 24 Ribu CTKI

Antara    •    Selasa, 26 May 2015 18:35 WIB
tki
Pemerintah Siapkan Lapangan Pekerjaan Bagi 24 Ribu CTKI
Ilustrasi. Antara/Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menyiapkan kesempatan kerja di dalam negeri bagi para calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) sektor domestik ke negara-negara Timur Tengah yang saat ini diberlakukan moratorium. "Pemerintah melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan kepada calon tenaga kerja Indonesia yang tidak jadi bekerja ke Timur Tengah," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam raker dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Hanif mengatakan, perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan peningkatan jumlah TKI formal ke Timur Tengah menjadi solusi prioritas dalam mengatasi dampak moratorium TKI. Untuk tahun 2015, program pemberdayaan perluasan kesempatan kerja diberikan pada 24 ribu calon TKI ke Timur Tengah melalui penciptaan wirausaha baru dan inkubasi bisnis, padat karya produktif, teknologi tepat guna, dan tenaga kerja pendamping (TKI sukses).

"Kita memberikan insentif pelatihan kewirausahaan di kantong  kantong TKI agar nantinya mereka bisa bekerja secara mandiri. Ini dimaksudkan agar para pencari kerja sedapat mungkin tetap bekerja di dalam negeri dengan lebih layak pendapatannya," tutur Hanif.

Selain itu, pemerintah juga akan menggeser calon TKI tujuan penempatan Timur Tengah agar dapat bekerja pada pengguna berbadan hukum atau formal berdasarkan kemampuan dan kompetesi yang dimilikinya. "Kita fokuskan memperbanyak TKI formal yang bekerja di Timur Tengah sebagai antisipasi dampak moratorium ini. Pelatihan di BLK harus lebih baik dan kerja sama dengan agen juga diarahkan ke sektor formal," ucap Hanif.

Hanif juga mendorong pengalihan tujuan penempatan TKI dengan memberikan izin pemindahan kawasan penempatan pada pengguna perseorangan di PPTKIS ke Asia-Pasifik. "Kita dorong agar PPTKIS selaku perusahaan yang menempatkan TKI ke luar negeri yang selama ini bergerak di sektor rumah tangga agar bisa bergeser ke negara Asia Pasifik yang relatif lebih baik kondisinya," tukasnya.

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang melakukan pembahasan pembiayaan penempatan TKI perseorangan melalui forum bilateral dengan Kementerian Ketenagakerjaan di negara tujuan Asia Pasifik untuk menekan dan menghilangkan biaya yang ditanggung TKI. "Kita terus melakukan negosisasi untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung TKI. Caranya yang bisa ditempuh antara lain biaya pelatihan dibebankan kepada pengguna, biaya sertifikasi kompetensi gratis atau dibebankan kepada pemerintah RI," cetusnya.

Selain itu, Hanif menambahkan pihaknya akan mengusulkan ke negara-negara Asia Pasifik agar biaya pemeriksaan kesehatan dan dokumen perjalanan lainnya dibebankan kepada pengguna, begitu juga biaya perekrutan oleh PPTKIS dan Agency di negara penempatan. Sedangkan untuk asuransi TKI saat ini dalam tahap pembahasan dengan instansi terkait antaar lain OJK, BI dan KPK untuk menggunakan skema BPJS.


(WID)