Pertimbangan Hakim Kabulkan Gugatan Hadi Poernomo

Nelly Marlianti    •    Selasa, 26 May 2015 20:52 WIB
praperadilan
Pertimbangan Hakim Kabulkan Gugatan Hadi Poernomo
Suasana sidang praperadilan Hadi Poernomo, Selasa (26/5/2015). Foto: Deny Irwanto/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Putusan ini menambah daftar kekalahan KPK di sidang praperadilan.   

Hakim Tunggal Haswandi mengabulkan permohonan Hadi Poernomo untuk sebagian terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyidikan, penyitaan dan pengeledahan yang dilakukan KPK.

Putusan tersebut praktis menolak seluruh eksepsi KPK. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya mengenai penetapan tersangka Hadi Poernomo yang dilakukan secara bersamaan dengan terbitnya sprindik KPK pada 21 April 2014.

Menurut penilaian hakim, sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 38 UU KPK, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa saksi dan barang bukti. Sementara dalam penyelidikan dan penyidikan Hadi, KPK dianggap tak melakukan itu. Mengacu pada UU tersebut, hakim menegaskan penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Hadi tidak sah dan bertentangan dengan UU.

"Penetapan tersangka harus dilakukan setelah penyidikan berupa pemeriksaan saksi dan barang bukti. Namun dalam penetapan tersangka pemohon dilakukan bersamaan dengan sprindik yang dikeluarkan tanggal 21 April. Dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka bertentangan dengan UU dan SOP KPK sendiri," jelas Haswandi di PN Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).

Hakim juga mengabulkan permohonan Hadi Poernomo mengenai tidak sahnya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK karena penyelidik dan penyidik KPK bukan berasal dari institusi Polri maupun Kejaksaan.

Pertimbangan ini juga membatalkan eksepsi KPK yang menyatakan KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik independen yang memiliki keahlian. Sehingga, pengangkatan penyelidik KPK Dadi Mulyadi, Febriana dan Santoso batal demi hukum karena bertentangan dengan UU KPK.

Begitupun dengan 11 penyidik KPK yang telah diberhentikan dari Polri maupun yang mengundurkan diri dari institusi Polri atau pensiunan Polri tidak melekat status penyidikannya, dan harus diangkat terlebih dahulu sebagai PNS. Dengan demikian, segala proses penyelidikan dan penyidikan Hadi Poernomo tidak sah dan batal demi hukum.

"Dengan demikian termohon harus menghentikan segala proses penyidikan yang dilakukan pada 20 April 2014. Karena penyidikan tersebut tidak mempunyai hukum mengikat," tegasnya.

Terkait permohonan Hadi Poernomo yang menyatakan bahwa keberatan pajak bukanlah perkara pidana dan bukan wilayah kewenangan KPK untuk mengadili karena tidak merugikan keuangan negara, ditolak hakim. Hakim berpendapat, permohonan tersebut telah memasuki pokok perkara.

"Mengadili permohonan permohon dikabulkan untuk sebagian," putusnya.

Dalam putusan tersebut hakim berpegang pada putusan MK No 21 Tahun 2014 mengenai perluasan objek praperadilan yang termuat dalam Pasal 77 KUHAP dimana penetapan sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, dan permohonan ganti rugi masuk objek praperadilan.

"Semua putusan yang dilakukan MK adalah UU. Maka secara yuridis putusan tersebut adalah wewenang praperadilan. Praperadilan tidak menyerobot kewenangan Penuntut Umum (PU) sesuai Pasal 138 KUHAP Penuntut Umum hanya meneliti, mempelajari lengkap atau tidak lengkap perkara," paparnya.

Hakim juga menilai, selama ini KPK telah keliru dalam menafsirkan upaya paksa dalam proses penyidikan. Menurut Haswandi segala tindakan penyidik dalam upaya penyidikan dan penuntutan tidak terbatas pada penyidikan. Tetapi pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan serta penetapan tersangka termasuk dalam upaya paksa.

Dengan demikian hakim mengadili pokok perkara sebagai berikut;

"Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon yang berkaitan dengan peristiwa pidana sebagaimana penetapan sebagai tersangka terhadap diri pemohon sesuai pasal 2 dan 3 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 KUHAP adalah tidak sah, oleh karenanya penyidik tidak memiliki kewenangan mengikat. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan tanggal 21 April 2014, oleh karenanya penetapan tersangka tidak memilikinkekuatan hukum mengikat. Menyatakan penyitaan dan pengeledahan terhadap barang-barang pemohon tidak sah. Menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut atas diri pemohon, membebankan biaya oleh termohon sebesar nihil."

Sementara itu, putusan hakim praperadilan ini ditanggapi berbeda oleh kuasa hukum KPK Yudi Kristiana. Yudi menyayangkan putusan hakim yang mengabulkan permohonan Hadi Poernomo. Menurutnya, proses yang dilakukan KPK terhadap Hadi adalah standar yang diimplementasikan sejak lembaga itu berdiri.

"Semenjak KPK berdiri penyidikan dilakukan seperti ini. Ini upaya hukum untuk mendegradasi KPK. Sekarang saya bertanya untuk apa ada KPK kalau didekonstruksi dan didegradasi seperti ini," ujarnya usai persidangan.

Dia juga menilai putusan ini akan membuat seluruh tersangka korupsi yang ditetapkan KPK akan beramai-ramai mengajukan praperadilan. Tentunya, lanjut dia, tidak ada urgensinya lagi apabila KPK melakukan penyidikan bila konstruksi berpikir seperti yang diputuskan hakim.

"Semua dalil dan bukti, pendapat ahli sudah kami sampaikan tapi putusan seperti ini. Kami akan melakukan moratorium Pemberantasan Korupsi," tegasnya.

Hadi Poenomo sendiri yang sejak awal pendaftaran gugatan praperadilannya tidak didampingi pengacara merasa sangat bersyukur dengan putusan hakim yang mengabulkan permohonanya. Hadi tidak banyak bicara usai putusannya tersebut.

"Alhamdulillah putusannya dikabulkan hakim, kita sebagai Muslim tidak boleh berandai-andai. Ini bukan soal menang dan kalah," ujarnya singkat.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan juga mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan dan bekas Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Status tersangka keduanya dinyatakan tidak sah.


(KRI)

Novanto Sudah Bisa Dikunjungi

Novanto Sudah Bisa Dikunjungi

10 minutes Ago

Lembaga antirasywah telah mengizinkan tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik itu mene…

BERITA LAINNYA