Hadi Menang Praperadilan, KPK Lakukan Perlawanan Hukum

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 26 May 2015 20:52 WIB
hadi poernomo
Hadi Menang Praperadilan, KPK Lakukan Perlawanan Hukum
Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Foto: Ant/Puspaperwitasari.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada yang janggal dalam putusan praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Pasalnya, pengadilan menyebut penyelidik dan penyidik KPK yang menangani kasus itu tidak sah.

"Putusan ini membingungkan dan tidak ada kepastian hukum karena dalam putusan praperadilan sebelumnya yang mempersoalkan keabsahan penyidik KPK, hakim memutus bahwa pengangkatan penyidik KPK adalah sah," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi SP dalam pesan singkat, Selasa (26/5/2015).

Menurut dia, penilaian pengadilan ini tidak benar. Dia menentang pertimbangan hakim tunggal Haswandi yang memutuskan kasus ini. "Kalau penyelidik dan penyidik dianggap tidak sah, maka semua kasus yang dilidik dan disidik KPK akan tidak sah," tegas dia.

Karena itu, KPK akan membuat perlawanan hukum terhadap putusan tersebut. Namun, Johan masih enggan membebarkannya. "Kami akan pelajari dulu salinan putusan lengkap hakim," kata mantan Deputi Pencegahan KPK itu.

Sore tadi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Hadi Poernomo. Salah satunya memutuskan surat perintah penyidikan (Sprindik) penetapan tersangka Hadi oleh KPK tak sah.

"Mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan termohon terhadap pemohon tidak sah. Dengan demikian, penggeladahan dan penyitaan yang dilakukan termohon kepada pemohon tidak sah. Kemudian sprindik penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sah," kata Haswandi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (26/5/2015).

Permohonan Hadi yang ditolak adalah eksepsi Hadi Poernomo yang menyatakan KPK tidak berwenang menangani perkara soal pelanggaran pajak. Putusan tersebut disambut takbir pendukung Hadi.

Dalam kasus ini, Hadi selaku Dirjen Pajak diduga mengubah telaah Direktur Pajak Penghasilan mengenai keberatan surat ketetapan pajak nihil pajak penghasilan (SKPN PPh) BCA.

Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait non-performance loan (NPL atau kredit bermasalah) senilai Rp5,7 triliun kepada Direktur PPh Ditjen Pajak. Setelah penelaahan, diterbitkan surat pengantar risalah keberatan dari Direktur PPh pada 13 Maret 2004 kepada Dirjen Pajak dengan kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak.

Namun, satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final BCA, 18 Juli 2004, Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memerintahkan agar Direktur PPh mengubah kesimpulan, yaitu dari semula menyatakan menolak diganti menjadi menerima semua keberatan.

Hadi kemudian mengeluarkan surat keputusan Dirjen Pajak yang memutuskan untuk menerima semua keberatan wajib pajak, sehingga tidak ada cukup waktu bagi Direktur PPH untuk memberikan tanggapan atas kesimpulan yang berbeda itu. Atas penerimaan keberatan itu, negara dirugikan senilai Rp375 miliar.

Gugatan ini dilayangkan Hadi karena KPK dinilai tidak memiliki wewenang mengusut kasus yang membelitnya. Hadi Poernomo disangkal Pasal 2 ayat 2 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Putusan ini jadi kekalahan ketiga KPK di praperadilan. Sebelumnya PN Jakarta Selatan juga mengabulkan sebagian permohonan Komjen Budi Gunawan dan bekas Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Penerbitan sprindik keduanya juga tak sah.



(DOR)