NU, Pancasila, dan Nasionalisme

   •    Rabu, 27 May 2015 11:27 WIB
pancasila
NU, Pancasila, dan Nasionalisme
Helmy Faishal Zaini.

A Helmy Faishal Zaini, Ketua LPPNU Anggota Komisi X DPR RI

WALAU problem filosofis yang kita hadapi hari ini masih kabur dan belum kunjung jernihnya mendudukkan dua terminologi yang sesungguhnya berbeda, tetapi cenderung kita anggap sama.

Dua terminologi yang dimaksud ialah bangsa dan negara.

Secara epistemik, dua terminologi tersebut sesungguhnya jika direnungkan memiliki makna berbeda.

Bangsa ialah sebuah kelompok masyarakat yang terikat sebab memiliki rasa kesamaan antara satu dan yang lain.

Sementara negara ialah organisasi pada sebuah wilayah yang memiliki supremasi tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Jika terma pertama merujuk pada rasa, terma kedua lebih bernuansa administratif dan legal formal.

Kejelasan epsitemik dua terma tersebut akan berguna bagi kita untuk menjawab sebuah pertanyaan, sesungguhnya Indonesia sebagai sebuah negara yang kita kenal sampai hari ini, siapakah yang melahirkan serta membidaninya?

Jawabannya tentu saja bukan bangsa Indonesia.

Jawabannya ialah bangsa Ambon, Maluku, Jawa, Sumatra, dan semua ras yang bersemangat, serta memiliki kesamaan nasib kala itu ingin terbebas dari penjajahan.

Semua ras tersebut meminjam sejarawan Agus Sunyoto (2013) bisa diringkus dalam sebuah terma, yakni bangsa Nusantara.

Dalam perjalanan 'melahirkan' Indonesia, penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu modal penting, sebab suatu transformasi budayalah yang tidak mudah untuk memadupadankan sekaligus menyatukan adanya kepelbagaian.

Bahkan, jika melihat fakta-fakta historis, bangsa Nusantara telah memiliki modal sosial yang sangat berharga, suatu karakter kepribadian yang khas.

Karakter itu tecermin dari adanya kekayaan etnisitas, suku, ras, agama, dan golongan yang begitu plural.

Indonesia memiliki lebih dari seribu suku bangsa, dengan dua suku besar Jawa dan Sunda, dan suku-suku besar lainnya, tetapi kita mampu membangun suatu kerukunan antarumat beragama yang telah menjadi teladan dunia.

Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara yang mengikuti dinamika perkembangan modernitas sebagai sebuah tuntutan global.

Dengan demikian, keunikan dari karakter kepribadian Nusantara yang khas ini dapat menggabungkan tiga pilar penting, yakni pertama, Islam sebagai sistem nilai dan agama yang dianut oleh mayoritas.

Kedua, adanya sistem demokrasi Pancasila yang menjamin adanya kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya, dan ketiga tantangan adanya modernitas di sisi yang lain.

Sekali lagi, penggabungan tiga aspek penting dalam suatu harmoni kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tidaklah mudah.

KH Mahfudz Siddiq (1906-1944) pada 1935 menginisiasi suatu konsep yang sangat menarik terkait dengan karakter kepribadian Nusantara.

Konsep itu ia namakan mabadi' khairi ummah (pilar-pilar masyarakat ideal).

Pada awalnya, konsep tersebut hanya mencakup tiga pilar. Kemudian pada masa sesudahnya dikembangkan menjadi lima pilar, yaitu ash-shidqu (pilar kejujuran dan kebenaran), al-amanah walwafa' bil 'ahdi (pilar kesetiaan dan komitmen), al-'adalah (pilar keadilan), at-ta'awun (pilar solidaritas), serta al-istiqamah (pilar kedisiplinan dan konsistensi).

Melalui organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan tempatnya bernaung dan mendarmabaktikan diri, Mahfudz Shiddiq mengampanyekan pembentukan karakter bangsa yang bersendi pada pilar-pilar tersebut.

Jalan terjal

Sekali lagi kita patut untuk bersyukur atas ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila pada hakikatnya ialah kontrak sosial dan titik temu di antara para pendiri bangsa.

Itu tecermin dari pidato Soekarno pada Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.

Ia menyatakan, "Kita bersama-sama mencari persatuan philoshopisce grondslag, mencari satu weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang Saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang saudara Sanoesi setujui, yang saudara Abikoesno setujui, yang saudara Liem Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui."

Jauh setelah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara tersebut, kita tahu banyak jalan terjal yang harus dilalui.

Aneka riak-riak ketidaksetujuan yang disebabkan kekurangdalaman memahami sebuah persoalan, menyebabkan banyak gerakan-gerakan yang berusaha untuk merongrong Pancasila.

Sebut saja gerakan sporadis Kartosoewirjo dengan Darul Islamnya atau juga gerakan-gerakan ormas Islam yang mengajak untuk mendirikan sistem khalifah yang masih kita rasakan denyutnya, bahkan sampai hari ini, termasuk di dalamnya ialah NIIS (Negara Islam Irak dan Syiria).

NU sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia didasari pemahaman yang jernih dengan sangat lantang mengatakan bahwa NKRI ialah bentuk final dan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Islam.

Dua keputusan tersebut sesungguhnya tidak lepas dari alasan historis bahwa pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari ialah pencetus dan penggerak resolusi jihad.

Pada titik ini sesungguhnya nasionalisme NU tidak bisa diragukan lagi.

Bahkan, pada muktamar ke-27 1984 di Situbondo, secara tegas NU memutuskan bahwa NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 ialah bentuk final perjuangan umat Islam Indonesia.

Lebih jauh, dalam menjaga nasionalisme tersebut, Kyai Ahmad Shiddiq (1926-1991) kemudian merumuskan tiga model ukhuwwah yang sangat terkenal, yaitu ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan bangsa), dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan umat manusia).

Ketiga model ukhuwah yang diformulasikan ulama Nusantara ini patut kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pada itu, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, dalam artikelnya 'Mendahulukan Cinta Tanah Air' mengatakan bahwa ukhuwwah wathaniyah (persaudaraan bangsa) harus didahulukan di atas ukhuwwah islamiyyah.

Hal ini sesungguhnya merupakan pernyataan retorik sekaligus penegasan sikap bahwa cinta Tanah Air dan menjunjung tinggi nasionalisme serta menjaga warisan peninggalan kesepakatan founding fathers ialah hal yang tidak bisa ditawar lagi, apalagi di tengah pelbagai isu gerakan yang semakin hari semakin berusaha untuk menggerogoti nasionalisme kita.

NU, sekali lagi berkomitmen mempertahankan, menjaga, sekaligus merawat warisan luhur tersebut.

Walhasil, pada momentum muktamar ke-33 yang akan dihelat di Jombang pada 1-5 Agustus mendatang yang mengusung tema 'Meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia', sekali lagi, ialah hal yang patut untuk ditunggu apa terobosan serta sikap NU dalam merespons fenomena kebangsaan mutakhir yang sedang kita alami hari ini.

Hal ini penting untuk dikemukakan, sebab pada momentum-momentum besar seperti inilah NU kerap dan acap tampil dengan pandangannya yang sejuk, dinamis, serta berkomitmen dalam menjaga NKRI.

Wallahualam bissawab.


(ADM)