Kendala Struktural di Sektor Riil Masih Pengaruhi Stabilisasi Harga

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 27 May 2015 11:39 WIB
inflasi
Kendala Struktural di Sektor Riil Masih Pengaruhi Stabilisasi Harga
Gubernur BI Agus Martowardojo. Antara/Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan, ada beberapa kendala struktural di sektor riil yang tidak bisa menjaga stabilisasi harga. Pertama, menurut dia adalah terbatasnya kapasitas produksi dalam negeri khususnya produk pangan strategis.

"Karena luas lahan yang menyusut, mari kita jaga agar konversi lahan sawah menjadi pemukiman dapat dicegah. Agar pembagunan manufaktur di industrial estates didesain dan manfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif untuk pangan," ujarnya di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015).

Selain itu, kendala sektor riil juga mencakup nilai tukar rupiah yang rentan terhadap gejolak eksternal karena impor, ketersediaan pangan dari ganguan pasokan karena perubahan iklim yang sulit diantisipasi, serta ketergantungan energi nasional pada impor BBM dan elpiji.

Selain itu, kendala lainnya yaitu pasar yang tidak efisien tercermin dari jalur distribusi yang panjang. "Pemerintah Daerah selalu tahu harga bahan pokok pangan selalu ada oligopoli dan monopoli. Kesempatan harga naik yang nikmati itu pengepul dan pedagang besar," tukasnya.

Untuk itu, dia menambahkan, kiranya harus ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah dalam memberikan solusi struktural.

Selain itu, masih lemahnya konektivitas antar daerah juga menjadi kendala lain. "Permasalahan inflasi butuh penanganan tersendiri di daerah. Inflasi dipengaruhi karakteristik yang unik suatu daerah, untuk itu perlu saling mengkait sehingga penanganan inflasi perlu sinergi kebijakan, baik daerah-daerah, pusat-pusat, pusat-derah," tuturnya.

Dia mencontohkan, ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi membuka kerja sama dengan Sulawesi Selatan untuk beras, dan NTB untuk daging. "Ini adalah bentuk kerja sama yang perlu didorong. Perlu ada di semua sektor, lintas kementerian, pusat dan daerah melalui forum TPI dan TPID," pungkasnya.


(WID)