Jaksa Tolak Pledoi Bos Sentul City

Meilikhah    •    Rabu, 27 May 2015 12:03 WIB
rachmat yasin
Jaksa Tolak Pledoi Bos Sentul City
Terdakwa Suap sekaligus Bos Sentul City Kwee Cahyadi Kumala (MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menolak seluruh nota pembelaan (pledoi) Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng, bos Sentul City sekaligus terdakwa penyuap mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Jaksa menilai, pledoi Cahyadi keliru karena tak memerhatikan bukti dan fakta dalam persidangan serta tak berdasar hukum.

"Kami tim penuntut umum menolak seluruh dalil-dalil tim penasihat hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada surat tuntutan sebagaimana yang telah kami bacakan di persidangan pada Rabu 13 Mei 2015," ujar JPU pada KPK, Ronald Worotikan, saat membacakan replik di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2015).

Dalam repliknya, penuntut umum menyoroti beberapa hal terkait bantahan-bantahan yang dilakukan Swie Teng. Salah satunya perihal kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan Bupati Bogor Rachmat Yasin tak membuat resah masyarakat dan tak ada pembahasan di DPR RI.

Pembelaan lain terkait asal uang untuk menyuap Bupati Bogor RY melalui FX Yohan Yhap dan mengarahkan saksi untuk tak mengatakan PT BJA bukan milik Cahyadi, juga ditolak JPU. Menilik fakta persidangan dari bukti dan saksi-saksi, bantahan Cahyadi dianggap tak relevan dengan keterangan saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan.

"Dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa menyatakan pokoknya, apa yang dilakukan klien kami tidak meresahkan masyarakat luas tidak ada anggota DPR yang membahas oleh karena perbuatan terdakwa meskipun secara formil telah terbukti akan tetapi karena tidak merupakan bahaya bagi masyarakat maka perbuatan terdakwa bukan merupakan delik pidana, maka demi hukum terdakwa dibebaskan atau setidak-tidaknya lepas dari tuntutan hukum," ucap Ronald.

"Terhadap materi nota pembelaan tersebut kami menolak pembelaan tim penasehat hukum di atas. Sebab alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku," jelasnya.

Atas tanggapan tersebut, JPU mengatakan kembali pada tuntutan tanpa ada perubahan. Jaksa berkesimpulan terdakwa Cahyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dakwaan kesatu.

Cahyadi juga didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp pada dakwaan kedua pertama.


(TII)