Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung Ditahan

- 12 Februari 2013 18:00 wib
<p>ILUSTRASI--<span class=ANTARA/rj

" />

ILUSTRASI--ANTARA/rj

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung Agus Wahyudi, Senin (11/2) kemarin. Agus ditahan setelah menyandang status tersangka kasus korupsi sejak Maret 2012.

"Saat ini yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/2).

Boy mengatakan, Agus ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana stimulan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung. Perbuatannya diduga merugikan negara sebesar Rp3,694 miliar.

"Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 menjadi Undang-Undang nomot 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001, yaitu tentang perubahan UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," jelas Boy.

Kasus bermula dari digelontorkannya dana stimulan tahun anggaran 2009, sebesar Rp20 miliar dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saat itu Agus masih menjabat sebagai Sekretaris Dinas PU.

Agus bertanggung jawab langsung atas sejumlah proyek besar yang didanai APBN, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan dana stimulan.

Adapun dana stimulan digelontorkan untuk pembangunan jalan di Kabupaten Tulungagung. Perinciannya, untuk pengadaan barang sebesar Rp9 miliar dan pekerjaan konstruksi sebesar Rp11 miliar.

Dalam pelaksanaannya, Dinas PU menggelar lelang untuk memenuhi kebutuhan 90 kontrak kerja nilai di bawah Rp100 juta per kontrak. Diduga terjadi rekayasa sedemikian rupa sehingga terjadi penunjukan langsung.

"Penelusuran dana sedang berjalan, jadi kerugian negara itu tentu akan dilihat apakah untuk memperkaya diri sendiri, atau untuk orang lain, atau ada pihak-pihak rekanannya," jelas Boy.

Kasus terungkap setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai adanya aliran dari rekening pribadi ke sejumlah pejabat dalam jumlah besar. PPATK membawa informasi tersebut ke Mabes Polri. Dalam kasus ini, kata Boy, polisi telah menyita sejumlah dokumen.(IKA/Rzy)

()

SEKRETARIS Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengungkapkan forum Musyawarah Kerja Nasional…