KPK Akui Sudah Ratusan Kasus Disidik Penyidik Non-Polri

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 28 May 2015 10:30 WIB
hadi poernomo
KPK Akui Sudah Ratusan Kasus Disidik Penyidik Non-Polri
Ilustrasi Gedung KPK--Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji mengakui Undang-Undang KPK memang memberikan amanah agar penyidik berasal dari Kepolisian. Namun, ia secara tegas menyatakan pimpinan KPK pun berwenang mengangkat penyidik lain di luar Kepolisian.

"Memang UU KPK amanahnya penyidik dari Polri, tapi perkembangan yurisprudensi tegas dan jelas penyidik diangkat oleh Pimpinan Komisi," kata Indriyanto dalam pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Bahkan, sambung dia, penyidik yang berasal di luar Polri, telah melakukan pengusutan sebanyak ratusan kasus korupsi selama ini. Kasus tersebut, telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui vonis yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Sudah ratusan kasus korupsi yang ditangani KPK dan sudah berkekuatan hukum tetap, pengadilan pun mengakui keabsahan penyidik meliputi penyidik non-Polri," tegas dia.

Hakim Tunggal Haswandi mengabulkan permohonan Hadi Poernomo mengenai tidak sahnya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK karena penyelidik dan penyidik KPK, bukan berasal dari institusi Polri maupun Kejaksaan.

Pertimbangan ini juga membatalkan eksepsi KPK yang menyatakan KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik independen yang memiliki keahlian. Sehingga, pengangkatan penyelidik KPK Dadi Mulyadi, Febriana dan Santoso batal demi hukum karena bertentangan dengan UU KPK.

Begitupun dengan 11 penyidik KPK yang telah diberhentikan dari Polri maupun yang mengundurkan diri dari institusi Polri atau pensiunan Polri tidak melekat status penyidikannya, dan harus diangkat terlebih dahulu sebagai PNS. Dengan demikian, segala proses penyelidikan dan penyidikan Hadi Poernomo tidak sah dan batal demi hukum.

"Dengan demikian termohon harus menghentikan segala proses penyidikan yang dilakukan pada 20 April 2014. Karena penyidikan tersebut tidak mempunyai hukum mengikat," tegasnya.


(YDH)

KPK Yakin Mampu Jawab Argumentasi Praperadilan Novanto

KPK Yakin Mampu Jawab Argumentasi Praperadilan Novanto

7 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memberikan jawaban atas gugatan praperadilan Setya Nov…

BERITA LAINNYA