Indonesia Harus Aktif Terlibat di Tata Kelola Dunia

Dian Ihsan Siregar    •    Kamis, 28 May 2015 23:16 WIB
sanitasi air bersih
Indonesia Harus Aktif Terlibat di Tata Kelola Dunia
Ilustrasi -- FOTO: MI/RAMDANI

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan National Urban Forum (NUF) di Jakarta Convention Center, Jakarta (JCC). NUF merupakan rangkaian dari acara Water, Sanitation, and Cities yang berfokus pada layanan sarana dan prasarana dasar dan kota-kota di Indonesia yang berlangsung pada 27-29 Mei 2015.

NUF menjadi sebuah forum pertemuan para pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu pembangunan perkotaan, berbagi pengalaman tentang pendekatan pembangunan perkotaan serta praktik-praktik terbaik bidang permukiman dan pembangunan perkotaan di Indonesia. Para pemangku kepentingan akan berdiskusi, bertukar pengalaman dan pikiran mengenai perkembangan kota-kota di Indonesia, untuk pembangunan perkotaan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Dian Irawati menjelaskan, NUF merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mempersiapkan diri menuju Konferensi Habitat III.

"Hasil pembahasan dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai masukan bagi pertemuan terkait agenda selanjutnya dalam rangka persiapan menuju Habitat III, yaitu The High Level Asia-Pacific Regional Meeting for Habitat III  dan Asia-Pacific Urban Forum ke-6 pada Oktober 2015 di Jakarta," urai dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2015).

National Urban Forum tahun 2015 mengambil tema Towards Indonesia New Urban Agenda. Forum ini akan mengangkat ide-ide inovatif yang memungkinkan perkotaan mengakomodasi kebutuhan penduduknya yang semakin bertambah. Pada forum ini, akan dipaparkan beberapa kota yang telah berupaya dalam penanganan permasalahan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan secara inklusif, melibatkan semua aktor pembangunan perkotaan tersebut.

Konferensi Habitat III merupakan konferensi global pertama setelah sidang majelis umum PBB tentang Agenda Pembangunan Pasca 2015 (Post-2015 Development Agenda) dengan tema utama "Sustainable Urbanization". Konferensi tersebut diharapkan akan menghasilkan konsensus global tentang "New Urban Agenda".

Sementara itu, Direktur Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Adjar Prajudi menambahkan, Indonesia harus ikut terlibat aktif dalam menciptakan tatanan perkotaan yang baru. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia mengalami tingkat urbanisasi yang cepat. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan tingkat urbanisasi nasional mencapai 66,7 persen pada 2035.

"Cepatnya urbanisasi ini memunculkan tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah terutama dalam hal penyediaan pemukiman yang berkelanjutan dengan infrastruktur layak," ungkap Adjar.

Dia menambahkan, urbanisasi juga menuntut pengaturan permukiman di kawasan perkotaan agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari. "Perencanaan kawasan perkotaan harus bersifat komperehensif dan tidak reaktif, agar persoalan yang diselesaikan tidak hanya mampu menjawab masalah masa kini, tetapi juga mengantisipasi permasalahan yang dihadapi oleh generasi-generasi berikutnya," tutupnya.

Terkait penataan kota ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PU-PR) telah mencanangkan program 100-1-100 yakni program pengembangan permukiman berkelanjutan berupa mampu menyediakan 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen, dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia.

 



(AHL)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

5 minutes Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA