KO Tiga Kali, Pegawai KPK Siapkan Surat Lamaran Baru

Cahya Mulyana    •    Jumat, 29 May 2015 09:03 WIB
hadi poernomopraperadilan
KO Tiga Kali, Pegawai KPK Siapkan Surat Lamaran Baru
Ilustrasi Pegawai KPK--Metrotvnews.com/Yogi Bayu Aji

Metrotvnews.com, Jakarta: Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku gelisah dan khawatir dengan masa depan KPK. Hal tersebut lantaran KPK mengalami beberapa kekalahan pada proses praperadilan.

"Siapin lamaran lagi lah, takutnya KPK (dibekukan) karena kalah praperadilan yang berlanjut pada ketidakpastian atas kelangsungannya," ujar salah seorang pegawai KPK saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/5/2015).

Menurutnya, imbas kekalahan praperadilan memang terasa kepada psikogis pegawai KPK meskipun tidak langsung berimbas pada kinerja.

Para pegawai KPK mempertanyakan alasan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak mendasarkan putusan atas gugatan praperadilan pada Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, sehingga KPK kalah dari gugatan 3 pemohon yaitu Budi Gunawan, Ilham Arief Sirajuddin dan terakhir Hadi Poernomo.

Selasa, 26 Mei lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo dengan tergugat KPK.

Hakim Tunggal Haswandi mengabulkan permohonan Hadi Poernomo mengenai tidak sahnya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK karena penyelidik dan penyidik KPK, bukan berasal dari institusi Polri maupun Kejaksaan.

Pertimbangan ini juga membatalkan eksepsi KPK yang menyatakan KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik independen yang memiliki keahlian. Sehingga, pengangkatan penyelidik KPK Dadi Mulyadi, Febriana dan Santoso batal demi hukum karena bertentangan dengan UU KPK.

Begitupun dengan 11 penyidik KPK yang telah diberhentikan dari Polri maupun yang mengundurkan diri dari institusi Polri atau pensiunan Polri tidak melekat status penyidikannya, dan harus diangkat terlebih dahulu sebagai PNS. Dengan demikian, segala proses penyelidikan dan penyidikan Hadi Poernomo tidak sah dan batal demi hukum.

"Dengan demikian termohon harus menghentikan segala proses penyidikan yang dilakukan pada 20 April 2014. Karena penyidikan tersebut tidak mempunyai hukum mengikat," tegasnya.


(YDH)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

4 hours Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA