KPK Kalah di Praperadilan Hadi Poernomo

Pimpinan dan Mantan Pimpinan KPK Siapkan Perlawanan

Cahya Mulyana    •    Jumat, 29 May 2015 09:13 WIB
hadi poernomokorupsi pajakpraperadilan
Pimpinan dan Mantan Pimpinan KPK Siapkan Perlawanan
Mantan Wakil Ketua KPK, Tumpak H Panggabean--Metrotvnews.com/Yogi Bayu Aji

Metrotvnews.com, Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama mantan Pimpinan KPK sudah siapkan upaya perlawanan terkait kekalahan KPK di sidang praperadilan. Ada beberapa opsi yang dipersipkan Kasasi, Gugatan dan Peninjauan Kembali.

"Iya, sudah menyiapkan. Tadi diskusi panjang lebar, apa yang harus dimasukkan dalam upaya (beberapa opsi perlawanan hukum) itu," kata mantan Wakil Ketua KPK, Tumpak H Panggabean, Kamis (29/5/2015).

Menurutnya, KPK akan melakukan upaya untuk memastikan ketisakpastian hukum seperti yang dilakukan oleh Hakim Haswandi dalam putusan atas Hadi Poernomo. Putusan tersebut mengatakan segala bentuk kerja penyelidik KPK tidak sah, sehingga semua hasilnya dibatalkan oleh hukum karena bukan berasal dari Polri. "Upaya hukum yang jelas, kan gitu apa KPK boleh mengangkat penyelidik, penyidik sendiri," imbuhnya.

Tumpak mengatakan UU KPK itu lex specialis, bukan lex generalis, beda dengan yang di KUHAP, yang harus diberlakukan adalah UU 30/2002. Tapi kenyataannya tidak berbuat begitu dalam sidang praperadilan. "Nah inilah yang harus kita lawan. Masa dibiarkan, kalau dibiarkan wah gue juga sakit hati dong," paparnya.

Lebih lanjut dia menambahkan kekalahan KPK menyebabkan efek psikologis kepada pegawai KPK. "Iya (putusan itu berimbas kepada pegawai KPK). Putusan itu kan di luar kuasa kita, dan makanya kita harus membalas putusan praperadilan itu," ujarnya.

Pelaksana Tugas KPK Taufiequrachman Ruki mengecam putusan praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo. Dia menilai putusan itu berbahaya bagi pemberantasan korupsi.

"Pimpinan KPK berpendapat putusan praperadilan upaya sistematis untuk mematahkan upaya pemberantasan korupsi baik KPK yang jelas memberikan citra pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien," kata Ruki di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa 26 Mei, lalu.

Satu hal yang dikecam adalah pertimbangan hakim soal penyelidikan kasus Hadi Poernomo. "Putusan praperadilan yang tidak sah penyelidikan yang dilakukan penyelidikan anggota Polri pasal 1 UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP berarti mementahkan semua penyidikan dan penanganan perkara yang ditangani penyidik non Polri," ujar dia.

Sementara, kata Ruki, ada banyak penyidik di lembaga di luar Polri, seperti di Kejaksaan, Bea Cukai, Kehutanan, dan OJK. Mereka juga menangani berbagai perkara.


(YDH)