Usut Dugaan Pemerasan Ratu Atut, KPK Periksa 15 Saksi

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 29 May 2015 13:26 WIB
ratu atut chosiyah
Usut Dugaan Pemerasan Ratu Atut, KPK Periksa 15 Saksi
Ratu Atut Chosiyah. Foto: MI/Immanuel Antonius.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa 15 saksi untuk mengusut dugaan kasus pemerasan dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka.

Saksi tersebut adalah pegawai swasta Siti, Yayah Rodiah alias Yayah, Santi Rahayu, Yusuf Supriyadi, Ade Soefian Kurnia, serta pemilik PT Java Medica, Yuni Astuti.

Saksi lain yang akan diperiksa merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Banten. Di antaranya pegawai Dinas Kesehatan Dian Hermawati, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banten Ajat Drajat Ahmad Putra, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Banten Jana Sunawati, dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Banten Djaja Budi Suharja.

KPK juga akan memeriksa Sekretaris Pribadi Ratu Atut, Alinda Agustine Quintasari, sopir Rafei alias Sirap, pembantu rumah tangga Eneng Sumiyati alias Sumi, dan mantan ajudan Riza Martina.

Belum diketahui keterkaitan puluhan saksi itu dengan kasus dugaan pemerasan pengadaan alat kesehatan di Banten. Namun, mereka diduga mengetahui kasus dugaan pemerasan yang dilakukan bekas Gubernur Banten tersebut.

"Keterangan mereka dibutuhkan penyidik," ujar Kepala Bagian Publikasi dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Ratu Atut diduga menerima hadiah dan memeras dalam proyek alat kesehatan di Banten. Penyidik KPK menemukan adanya ketidaksesuaian prosedur proyek. Penyidik KPK juga menemukan penggelembungan harga perkiraan sementara (HPS) dalam proyek.

Dalam penggunaan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan di tingkat provinsi, seharusnya dilakukan kepala dinas kesehatan. Namun, politikus Golkar ini malah menyerahkan proyek ini ke jajaran di bawah kepala dinas.

Ratu Atut dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 huruf e merupakan pasal yang mengatur dugaan tindak pemerasan. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara dan minimal empat tahun penjara serta denda paling banyak Rp 1 miliar dan paling sedikit Rp 200 juta.

Politikus Golkar ini juga tersangkut kasus suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten. Hakim Tipikor pun telah menyatakan Ratu Atut bersalah.


(DOR)