FIFA, Korupsi, dan PSSI

   •    Jumat, 29 May 2015 14:17 WIB
kisruh pssi
FIFA, Korupsi, dan PSSI
Presiden FIFA Sepp Blatter memegang catatan saat ia memberikan pidato saat upacara pembukaan ke-65 FIFA Kongres di Zurich pada 28 Mei 2015. Foto: AFP/ Fabrice Coffrini.

Djoko Susilo, Duta Besar RI untuk Swiss 2010-2014


MUNGKIN bagi sebagian masyarakat Indonesia, operasi penangkapan sejumlah pejabat FIFA, Rabu (27/5) pagi di Zurich, yang dilakukan oleh polisi Swiss dan sejumlah agen FBI, cukup mengejutkan.

Itu merupakan operasi penangkapan cukup besar yang dialami jajaran elite pejabat FIFA.

Meski demikian, bagi kebanyakan orang di Swiss, terbongkarnya korupsi di FIFA tidak terlalu mengagetkan.

Mereka sudah lama mencium gelagat bau busuk di FIFA.

Hanya, mereka masih sangat sulit membuktikannya.

Andrew Neill ialah wartawan senior Inggris yang secara lengkap mampu mendokumentasikan tindakan korup sejumlah pimpinan FIFA melalui bukunya yang berjudul Foul, yang telah terbit hampir lima tahun yang lalu.

Akibat tulisannya itu, menurut Thierry Regennas, seorang pejabat FIFA yang punya hubungan khusus dengan PSSI, Andrew Neill dicekal dan dilarang menghadiri semua kegiatan FIFA di mana pun.

Ia menjadi persona non grata di lingkungan FIFA.

Masalahnya, yang diungkapkan Neill itu sangat memalukan bagi Sepp Blatter, bos FIFA, baik sebagai warga Swiss maupun sebagai tokoh dunia.

Neill mencontohkan, meski Blatter sehari-hari tinggal di Zurich, alamat KTP-nya tercatat di Kota Appenzell, sebuah kota kecil yang cukup jauh dari Kantor FIFA.

Mengapa dia memilih menuliskan alamatnya di kota kecil Appenzell?

Alasannya sederhana saja, untuk urusan pajak penghasilan.

Sebab, jika dia menuliskan alamat KTP-nya sesuai tempat tinggalnya di Zurich, dia harus membayar pajak jauh lebih tinggi.

Di Swiss, hal yang demikian termasuk ilegal meski belum tentu bisa dipidanakan.

Blatter yang sudah bergaji jutaan franc Swiss per tahun, kabarnya sekitar 5 juta franc Swiss per tahun, masih sering minta uang tiket, sewa apartemen, dan belanjaan pacarnya dibayar FIFA.

Sampai 2012, FIFA dan Blatter seperti tokoh Al Capone dalam film The Untouchables dan dia memang benar-benar The Untouchables.

Kondisi itu cukup membikin gusar sejumlah politikus dan pejabat di Swiss, khususnya anggota parlemen.

Oleh karena itu, pada 2012, Bundesrat atau Parlemen Swiss menerbitkan sebuah UU yang mewajibkan semua organisasi internasional yang bermarkas di Swiss harus tunduk dan patuh kepada hukum Swiss.

Perkecualian diberikan kepada PBB, WHO, WTO, dan sebagainya.

Karena FIFA bukan organisasi internasional antarnegara, FIFA wajib tunduk kepada hukum Swiss.

Oleh karena itu, sungguh sangat mengherankan bahwa ada oknum PSSI yang mengatakan hanya patuh kepada FIFA, tapi tidak kepada Menpora yang merupakan pemerintah Indonesia.

Jika Blatter dan FIFA tunduk kepada hukum Swiss, sudah seharusnya kalau hukum nasional Indonesia menjadi acuan dan sandaran bagi kegiatan PSSI.

Jika Swiss tidak mengakui kepemilikan hak ekstrateritorialitas dan hak imunitas FIFA sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1815 tentang Hubungan Internasional, jelas sekali bahwa PSSI juga tidak memiliki kekebalan apa pun terhadap hukum Indonesia.

PSSI tidak bisa hanya tunduk kepada FIFA dan terus berlindung kepada status FIFA.

Itu hanyalah rekayasa untuk mencoba memanfaatkan status ekstrateritorialitas dan hak imunitas, yang di Swiss saja sudah tidak diakui.

Implikasi arogansi

Penangkapan itu cukup melemahkan Blatter.

Ia sudah lama diawasi, tetapi belum ada bukti kuat yang bisa menjeratnya.

Hanya, sudah hampir lima tahun terakhir ini Blatter tidak berani menginjakkan kakinya di Amerika Serikat, khawatir akan diringkus FBI.

Ketika saya masih di Bern, saya sempat menulis artikel di koran der Bund dengan judul Nein zum der neo-kolonialismus Herr Blatter (Jangan Bertindak sebagai Penjajah Baru Tuan Blatter), saya mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari banyak pihak.

Inti tulisan saya ialah meminta Blatter dan FIFA jangan mengobok-obok PSSI dan Indonesia, yang dianggap mereka mirip tanah jajahan.

Implikasi arogansi FIFA itu merembet ke Tanah Air. Sudah lama pengurus PSSI bersikap merendahkan pemerintah.

Ketika saya menjabat duta besar di Bern, saya cek dari data yang ada, satu-satunya organisasi Indonesia yang mengunjungi Swiss dan tidak pernah memberitahukan kehadiran dan aktivitasnya hanyalah PSSI.

Bisa dikatakan PSSI tidak pernah menganggap keberadaan KBRI Bern sebagai wakil pemerintah RI di Swiss.

PSSI mencoba mengikuti pola dan arogansi FIFA dengan cara yang lebih buruk.

Para pejabat FIFA meski juga dikenal arogan, mereka tetap mempunyai kemampuan yang mumpuni.

Sebut saja Thierry Regenass dan Jerome Valcke.

Mereka mempunyai kemampuan bicara dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman.

Dengan kondisi riil yang terjadi sekarang ini, PSSI hanyalah mengekor dan meniru FIFA dalam format yang buruk.

Kesan yang muncul ialah PSSI antiintelektual, tidak taat hukum, ngeyel, keras, dan mau menang sendiri.

Pembandingkan FIFA dengan PSSI sebenarnya tidak relevan.

Sebab, sejelek-jeleknya Blatter dan geng yang berkuasa di markas FIFA Zurich, mereka berjasa memopulerkan sepak bola sebagai the beautiful game dan menjadi cabang olah raga paling terkenal di muka bumi.

Selama dua dasawarsa, pemasukan FIFA dari berbagai kegiatan yang dikelola sangat luar biasa.

FIFA telah menjadikan sepak bola sebagai tambang emas. Sebaliknya, PSSI sudah selama hampir tiga atau empat dasawarsa tidak memiliki prestasi yang berarti.

Malahan ranking Indonesia merosot di bawah Timor Leste.

Jadi, sesungguhnya sangat mengherankan jika pengurus PSSI saat ini masih ngotot ingin mempertahankan eksistensinya yang tanpa prestasi.

Wajar sekali jika pemerintah geregetan dan mengambil tindakan tegas dengan tidak mengakui eksistensi PSSI.

Di negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Eropa Barat, jika para pengurus gagal, mereka dengan sukarela mengundurkan diri.

Paralel dengan yang terjadi di Zurich, sudah waktunya pemerintah harus berani bertindak lebih tegas, bukan hanya dengan menolak mengakui kepengurusan PSSI, melainkan juga harus berani melakukan tindakan audit secara tuntas.

Para pejabat FIFA itu ditangkap setelah didakwa menerima suap.

Tidak ada uang pemerintah baik dari AS maupun Swiss, tetapi jelas bahwa mereka telah melakukan tindakan tidak terpuji.

Sayangnya, di Indonesia, jika perbuatan suap itu tidak melibatkan penyelenggara negara dan menggunakan uang negara, tindakan itu halal saja.

Jadi, jika seseorang menyuap untuk terpilih dalam kepengurusan organisasi nonpemerintah, tindakannya tidak bisa disebut korupsi karena tidak melibatkan penyelenggara negara.

Namun sesungguhnya, saat ini aparat berwajib mendapatkan momentum untuk membenahi dunia sepak bola secara tuntas.

Jika para pengurus FIFA di Zurich tidak kebal hukum, sudah sewajarnya sekarang PSSI dan seluruh jajarannya dipaksa membuka diri.

Keputusan Komisi Informasi Publik bahwa data keuangan PSSI itu juga merupakan hak publik untuk tahu merupakan titik tolak penting dan bisa menjadi landasan.

Seharusnya, PSSI tidak perlu banding, apalagi salah satu tokohnya, Hinca Panjaitan, dulu merupakan salah seorang penggagas UU kebebasan informasi publik ketika masih menjadi aktivis LSM IMLPC.

Jika sekarang tidak segera dilakukan tindakan pembersihan dan pembenahan di PSSI, bangsa Indonesia akan kehilangan momentum.

Kita ingin memiliki pengurus PSSI dan klub sepak bola yang bermartabat, sportif, dan mempunyai nasionalisme tinggi.

Lebih baik kita melakukan perombakan total dari sekarang daripada sepak bola nasional makin terpuruk.


(ADM)