JK Minta Lahan SPBU Dekat Mako Paspampres Dikembalikan ke Negara

Dheri Agriesta    •    Jumat, 29 May 2015 15:43 WIB
jusuf kalla
JK Minta Lahan SPBU Dekat Mako Paspampres Dikembalikan ke Negara
Wakil Presiden Jusuf Kalla--Metrotvnews.com/Dheri Agriesta

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebuah SPBU milik swasta berdiri di dekat Markas Komando Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). SPBU dibangun di atas lahan Paspampres. Kontrak sewa akan berakhir 31 Mei 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kerja sama bisnis sebaiknya tak dilanjutkan lagi. Lahan yang digunakan SPBU itu harus dikembalikan ke negara dan digunakan untuk kepentingan Paspampres.

"Kebetulan lahan itu besok selesai kontraknya, 31 Mei ini. Jadi karena itu sudah waktunya negara mengambil alih kembali," kata JK di Markas Komando Paspampres, Jalan Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2015).

JK merasa keberadaan SPBU di antara Markas Komando tak wajar. Keberadaan SPBU memunculkan risiko yang besar. Sebab, tempat penyimpanan bahan bakar bisa membahayakan banyak pihak di sekitar Markas Komando.

Tak hanya itu, JK juga menyorot sempitnya lahan yang dimiliki Paspampres. Paspampres lebih membutuhkan lahan yang luas untuk melaksanakan kegiatan mereka.

"Lihat lahan penuh tidak ada lagi lahan kosong. Sedangkan kendaraan (taktis) kan makin banyak juga, saya kira pada waktunya perlu dikosongkan," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Komandan Paspampres Brigjen TNI Marinir Bambang Suswatono mengatakan, ada permasalahan penyalahgunaan pembangunan oleh pemilik SPBU. Penggunaan lahan tak sesuai masterplan izin yang disepakati dengan Panglima TNI pada 1999 silam.

Paspampres mendapatkan kompensasi Rp36 juta per bulan berupa uang sewa. Kompensasi tak lagi diterima sejak kepemimpinan mantan Danpaspampres Mayjen Doni Monardo. "Tahun kemarin Danpaspampres hentikan kompensasi yang diberikan. Jumlahnya kecil bila dibandingkan asetnya."

Permasalahan ini telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paspampres, kata dia, membutuhkan lahan dengan luas 5001 meter persegi itu untuk kegiatan.

"Sudah dinaikkan di PN Jakarta Pusat, jangan perpanjang bisnis, kembalikan ke negara dan profesional. Kita sangat butuh lahan itu untuk dijadikan garasi kendaraan taktis dan pembangunan gedung lainnya," kata Bambang.


(YDH)