Target Penerimaan Pajak Harus Masuk Program Calon Kepala Daerah

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 29 May 2015 16:15 WIB
pajak
Target Penerimaan Pajak Harus Masuk Program Calon Kepala Daerah
Gedung Pajak (MI/ANGGA YUNIAR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memasukkan perencanaan penerimaan pajak dalam visi dan misi ketika hendak mencalonkan diri menjadi pemimpin suatu daerah. Hal ini penting agar ketika terpilih para pemimpin daerah ini bisa menjadi teladan terkait kepatuhannya dalam membayar pajak.

Demikian salah satu benang merah yang terungkap ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro bertemu dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik untuk menindaklanjuti MoU yang sudah ditandatangani oleh keduanya. Dalam MoU tersebut, ada secercah harapan agar calon pemimpin daerah memasukkan perencanaan penerimaan pajak dalam programnya.

"Kami mendorong semua kepala dan wakil kepala daerah memasukkan perencanaan penerimaan pajak (menjadi) bagian dari program di visi misinya. Penting kepala daerah jadi teladan pemenuhan pajak bagi masyarakat," ujarnya, di Kantor Kemenkeu, Jalan Dr Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2015).

Sebelumnya, Husni mengungkapkan bahwa kewajiban kepala daerah wajib memiliki tax clearance sudah ada. Namun, dengan adanya perjanjian kerja sama antara KPU dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diharapkan bisa lebih memperdalam syarat-syarat yang sudah ada.

"Kalau tidak penuhi dua syarat ini, dianggap tak memenuhi syarat. Harus didiskusikan semenjak menjadi calon kepala daerah," ungkap Husni.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Husni mengaku, nantinya KPU akan men-supply data mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masing-masing calon pemimpin daerah. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu bisa melakukan perbandingan dari sisi kepatuhan dan kekayaan, untuk selanjutnya dipublish.

"Ini kami tekankan lagi karena pemerintah kan target pajaknya jadi prioritas. Penerimaan kan mostly dari pajak. Saya sebagai pimpinan lembaga yang menyaring calon kepala dan wakil kepala daerah, DPR, Presiden dan Wakil Presiden punya tanggung jawab moral," tegas Husni.

Sementara itu, Bambang meminta kepada para calon kepala daerah untuk memiliki tax clearance. Selain itu, diharapkan memiliki rencana mengenai target penerimaan pajak sebagai tema kampanye.

"Kalau dari pribadinya harus ada tax clearance. Kalau belum ada tax clearance tidak akan bisa nyalon. Kampanyenya bagaimana meningkatkan kesadaran pajak di daerahnya," pungkas Bambang.


(ABD)